AMBON, Siwalimanews – Walikota Ambon Bodewin Watti­mena memastikan, tujuh jabatan tinggi pratama (JPTP) yang masih kosong di Pemkot Ambon dalam waktu dekat akan dilakukan seleksi terbuka.

Tujuh jabatan yang masih kosong itu masing-ma­sing, jaba­tan Sekretaris DPRD, Kadis Pe­rindag, Kadis Koperasi dan UKM, Kadis Kesehatan, Kepala BPBD, Kadis Perikanan serta Kadis Perpustakaan dan Ke­arsipan.

“Mungkin dalam bebe­rapa hari kedepan, kita segera lakukan se­leksi terbuka bagi pimpinan tinggi pratama untuk mengisi 7 jabatan yang masih kosong ini,” ungkap walikota saat apel pagi bersama jajaran ASN di Lingkup Pemerintah Kota Ambon, Senin (6/10).

Untuk itu, walikota mengins­truk­si­kan kepada seluruh ASN yang memenuhi syarat agar dapat men­daftar diri untuk mengikuti seleksi ini.

“Bagi yang memenuhi syarat saya persilahkan untuk mendaftar,“ ucap walikota.

Setelah penataan pada 7 jaba­tan pimpinan tinggi pratama ini selesai kata walikota, barulah dila­kukan penataan untuk pejabat eselon III dan eselon IV.

“Kita berupaya untuk mengin­ventarisir dan mengisi seluruh OPD, sehingga  pegawai dapat di­tata secara menyeluruh hingga ke tingkat kelurahan, “ jelas walikota.

Dalam apel bersama tersebut, walikota juga mengarahkan agar para kades, raja dan lurah, untuk segera melaksanakan program ber­temu rakyat yang telah diga­gasnya beberapa waktu lalu. Kegiatan itu wajib dilakukan, guna menjawab kepentingan dan aspi­rasi warga kota.

“Kemudian untuk para camat, segera instruksikan para kades, raja dan  lurah agar segera gelar berbicara dengan rakyat. Apabila desa, negeri dan kelurahan yang tidak melakukan kegiatan ini dengan warga, maka yang akan bertanggungjawab adalah camat atau lurah,“ ancam walikota.

Selain itu, walikota juga menyo­roti tentang OPD yang lambat dalam mengajukan laporan per­tanggungjawaban keuangan awal kepada BPK. Hal ini, mesti menjadi perhatian serius, karena diduga ada sekretaris OPD yang belum paham tentang membuat laporan pertanggungjawaban maupun ben­dahara.

“Kemudian soal BPK yang telah selesai lakukan pemeriksaan awal tentang kinerja pengelolaan ke­uangan. Terkait hal ini jauh sebe­lum itu saya sudah tegaskan untuk OPD pastikan laporan harus dise­lesaikan tepat waktu. Tetapi nya­tanya ada saja yang tidak lakukan itu dengan baik,” kesal walikota.

Oleh sebab itu, walikota minta agar kedepannya, mesti dilakukan bimbingan teknis kepada sekre­taris dinas maupun bendahara.

“Kedepannya ini harus ada pelatihan atau bimbingan teknis kepada pimpinan OPD maupun sekretarisnya agar mengikuti pelatihan teknis terkait laporan pengelolaan keuangan, sehingga hal-hal seperti ini tidak boleh lagi terjadi,“ ucap walikota.

Walikota juga menghimbau, kepada seluruh ASN, baik itu CPNS maupun PPPK yang baru saja dilantik dan ditempatkan di OPD masing-masing agar dapat men­jalankan tugas dengan baik.(S-29)