AMBON, Siwalima.id - Pemerintah Kota Ambon memastikan, pembayaran gaji 13 bagi ASN akan dibayarkan pada bulan Juni mendatang.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon, Jopie Silanno, mengaku, untuk membayar gaji 13 para pegawai ini, Pemkot Ambon menyiapkan anggaran kurang lebih sebesar Rp 27 hingga 33 miliar.
Pembayaran gaji 13 ini dilakukan, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 2026 dan seluruh PNS maupun calon PNS di lingkup Pemkot Ambon berhak menerimanya.
Besaran pembayarannyapun dihitung berdasarkan gaji bulan berjalan, dengan penyesuaian masa kerja masing-masing pegawai.
“Untuk PNS dan CPNS disesuaikan dengan lamanya bekerja. Perhitungannya sama seperti gaji ke-14, menggunakan dasar gaji bulan ini,” ucap Silanno kepada Siwalima di Balai Kota, Selasa (19/5).
Silanno menjelaskan, kebijakan pemberian gaji 13 ini, tidak hanya sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap ASN, namun juga untuk membantu menjaga daya beli masyarakat.
Gaji ini, umumnya dimanfaatkan ASN untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak menjelang tahun ajaran baru.
“Biasanya gaji ke-13 digunakan untuk kebutuhan anak-anak sekolah, selain itu pemerintah juga ingin menjaga stabilitas harga dan membantu para guru serta ASN menghadapi tahun ajaran baru,” tandas Silanno.
Sementara itu saat ditanya terkait dengan rencana pinjaman Pemkot Ambon ke Bank Maluku Malut apakah sudah disetujui pihak bank, Silanno mengaku, saat ini proses pengajuan pinjaman telah memasuki tahap pembahasan draft perjanjian.
“Hari ini teman-teman dari Bank Maluku Malut sudah serahkan draft perjanjian untuk kami pelajari, karena ada beberapa persyaratan yang harus diikuti,” beber Silanno.
Draft tersebut saat ini ungkap Silanno, sementara dibahas bersama jajaran pemerintah kota, termasuk para asisten dan bagian hukum. Setelah melalui proses telaah, koreksi, serta pemberian catatan, dokumen akan dikembalikan kepada pihak bank untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur.
Pemkot Ambon berharap, seluruh tahapan administrasi dapat berjalan lancar, sehingga proses pembayaran hak ASN maupun agenda pembiayaan daerah dapat terealisasi sesuai rencana. (S-30)
