MELEMAHNYA nilai tukar rupiah yang membentuk level psikologis baru setelah melampaui Rp18.000 per dolar AS menguji bukan saja ketahanan fundamental fiskal dan moneter, tetapi juga memicu pertanyaan: siapakah yang patut dipercaya tatkala berbicara tentang kebijakan ekonomi? Banyak analisis menilai pemerintah kini sedang menghadapi krisis komunikasi makroekonomi.

Berita tentang beredarnya dokumen spekulatif anonim berupa white paper, yang memuat rumor pengunduran diri Menteri Keuangan, serta silang pendapat antarlembaga di media massa tentang berapa sesungguhnya nilai tukar yang realistis, mempertegas satu hal; pasar keuangan  tidak hanya digerakkan oleh dinamika arus modal keluar (capital flight), tetapi juga oleh kebisingan informasi (information noise). Ironisnya kebisingan itu turut disumbang oleh komunikasi internal pemerintah sendiri.

Dalam lanskap ekonomi makro, persepsi sering dianggap sebagai realitas. Ketika dihadapkan pada ketidakpastian global dan tekanan musiman seperti pembayaran dividen korporasi ke luar negeri, pasar membutuhkan kepastian yang dapat diprediksi (McGuire et al., 2020). Sayangnya, respons komunikasi yang ditampilkan oleh lingkaran dalam pemerintah belakangan ini menunjukkan gejala euforia komunikatif yang cenderung mengabaikan pakem birokrasi yang telah teruji waktu.

Jebakan Narasi Out of the Box

Munculnya lembaga komunikasi baru di lingkaran kepresidenan awalnya membawa angin segar berupa gaya komunikasi kasual, taktis, dan responsif. Namun, ketika para komunikator muda menerapkannya pada isu sensitif sekelas stabilitas mata uang, gaya ini justru menjadi bumerang. Sebagai contoh, ketika komunikasi resmi mencoba menenangkan pasar dengan berargumen bahwa APBN masih memiliki bantalan simulasi ketahanan (stress test) bahkan jika rupiah merosot hingga level ekstrem Rp22.000, yang terjadi justru sebuah blunder psikologis yang cukup serius. Dalam teori ekonomi makro, tindakan mengonfirmasi angka nominal ekstrem ke publik memicu apa yang disebut sebagai Targeting Effect. Bukannya menenangkan, pernyataan semacam itu justru melegitimasi angka spekulatif sebagai target baru bagi para spekulan valas (short-sellers) untuk menguji batas psikologis ketahanan fiskal negara.

Fenomena ini sejalan dengan tesis Mordecai Lee dalam karyanya Government Public Relations: What is It Good For? (Lee, 2007). Pada bab mengenai aturan mendasar (The Do’s and Don'ts of Government PR), Lee menegaskan fungsi utama humas pemerintah adalah menyajikan informasi publik objektif, berbasis akuntabilitas, dan patuh pada batasan institusional, bukan mengejar popularitas atau menggunakan gaya komunikasi tidak konvensional untuk isu-isu berisiko tinggi. Ketika para komunikator mengabaikan koridor ketat ini demi terlihat 'kekinian', mereka melanggar prinsip Don'ts yang paling mendasar: menyeder­hanakan risiko sistemik menjadi sekadar narasi publik yang kasual.

Di sisi lain, respons yang terlalu santai atau menggunakan retorika kelakar dari otoritas di tengah kepanikan pasar menunjukkan adanya ketidaksin­kronan frekuensi psikologis antara pemerintah dan pelaku pasar. Investor global tidak membutuhkan kreativitas retorika atau pemikiran out of the box; mereka membutuhkan kehati-hatian (prudence) dan satu komando data yang solid.

Membaca Psikologi Media dan Massa

Ada kalanya para komunikator baru, demi niat baiknya, terjebak dalam delusi bahwa mereka sedang melakukan edukasi publik secara akademis di ruang media. Mereka melupakan logika mendasar jurnalisme modern yang digerakkan oleh pembingkaian (framing) dan umpan klik (clickbait). Begitu sebuah frasa sensitif, seperti simulasi angka kejatuhan mata uang, muncul dari pejabat resmi, seluruh konteks akademis di belakangnya akan dinomorduakan oleh ruang redaksi. Yang ditonjolkan adalah pemerintah bersiap meng­hadapi skenario ekonomi terburuk. Hal ini yang memiliki potensi kepanikan.

Fenomena Self-Fulfilling Prophecy selalu menjadi momok ketika ketidakpastian menghinggapi. Kepanikan psikologis ini dapat mendorong korporasi domestik dan importir melakukan aksi borong dolar AS untuk mengamankan aset mereka (panic buying). Rumor teknis yang awalnya sengaja digoreng oleh spekulan untuk mencari keuntungan jangka pendek, akhirnya menjelma menjadi ancaman nyata terhadap likuiditas dolar di sektor riil.

Merindukan Pejabat 

yang Membosankan

Sejarah tata kelola bank sentral dan kementerian keuangan global mengajarkan satu pakem klasik: dalam urusan moneter dan fiskal, juru bicara terbaik adalah mereka yang "membosankan." Pemerintah perlu kembali ke pakem birokrasi yang kaku namun melindungi. Menampilkan sosok juru bicara yang irit bicara, normatif, dan bahkan cenderung "tidak layak kutip" oleh media, sebetulnya adalah strategi perta­hanan makroekonomi yang dapat efektif. Ketika tidak ada pernyataan bombastis atau janji nominal yang dilemparkan ke publik, ruang redaksi akan kehilangan bahan bakar untuk memproduksi berita sensasional.

Pendekatan tata kelola komunikasi krisis ini dapat merefleksikan studi David McGuire dkk. (2020) mengenai keberhasilan PM Selandia Baru Jacinda Ardern, saat menghadapi pandemi Covid-19. McGuire mencatat bahwa kunci efektivitas Ardern terletak pada formula komando tunggal yang mengombinasikan kejelasan arahan teknis yang tegas dengan empati yang tinggi.

Dalam kacamata retorika klasik Aristoteles (1991), model ini bekerja melalui pemisahan yang presisi terhadap tiga elemen inti komunikasi: Ethos (kre­dibilitas), Logos (logika data), dan Pathos (emosi/empati) untuk menghadapi dua audiens yang memiliki cetak biru psikologis berbeda. Bagi investor asing di pasar keuangan global, kebutuhan utama mereka berada pada ranah Logos dan Ethos. Mereka menuntut validitas angka statistik yang dingin dan integritas kelembagaan yang kaku guna memberikan kepastian prediktif. Intervensi Pathos berupa kelakar kasual di wilayah ini justru merusak Ethos birokrasi. Sebaliknya, bagi publik awam di dalam negeri, instrumen Pathos adalah segalanya. Masyarakat membutuhkan empati kepemimpinan yang menyentuh ruang psikologis mereka agar terhindar dari kepanikan domestik (panic buying).

Dalam konteks krisis ekonomi Indonesia saat ini, pembagian peran yang tegas (bipolar) menjadi esen­sial. Otoritas moneter dan fiskal harus bertindak sebagai jangkar teknis yang kaku, dingin, dan serius untuk memberikan kepastian pre­diktif bagi pasar keuangan. Semen­tara itu, empati kepemimpinan ting­kat tinggi digunakan untuk merang­kul psikologi masyarakat awam agar tidak terjebak dalam kepanikan domestik. Tanpa adanya dikotomi peran yang jelas ini, komunikasi pemerintah hanya akan menjadi kebisingan yang membingungkan kedua belah pihak.

Ketika otoritas moneter dan fiskal secara konsisten menjaga jarak yang kaku dan hanya menyajikan data teknis tanpa narasi drama, industri pers kehilangan komoditas sensa­sio­nalisme mereka. Media akan dipaksa kembali ke tugas inti mereka: mencari fakta lewat angka statistik yang akurat, mengamati dinamika riil di pasar, dan memantau aktivitas ekonomi faktual di lapangan. Efek kebosanan (The Boredom Effect) ini secara perlahan akan membunuh ruang spekulasi di pasar keuangan.

Langkah mendesak yang diper­lukan saat ini adalah restrukturisasi komunikasi krisis. Hak bicara mengenai stabilitas nilai tukar dan arah kebijakan fiskal-moneter seyo­gyanya dikembalikan secara eks­klusif kepada dua jangkar utama: Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Lembaga pemerintah lain termasuk petinggi partai politik sebaiknya menahan diri untuk berkomentar, bahkan seandainya berniat memberikan ketenangan.

Lebih jauh lagi, restrukturisasi ini juga harus menyentuh ranah tata penampilan visual (dress code) para juru bicara. Fenomena saat ini me­nunjukkan kecenderungan kontra­diktif: alih-alih meredam kebisingan, para tokoh birokrasi sering kali ter­lalu memoles diri sehingga penam­pilan fisik mereka justru menjadi komoditas perhatian media. Corak batik sutra yang gemerlap, pola wastra eksklusif yang menyilaukan, hingga jam tangan bermerek yang melekat pongah di tangan-tangan birokrat yang mengaku mendedika­si­kan diri pada masyarakat, gagal merepresentasikan realitas prihatin dari rakyat yang mereka abdi.

Visual elitis ini menciptakan jarak psikologis (disconnect) yang memperburuk krisis kepercayaan. Jangkar moneter dan fiskal memer­lukan protokol berbusana serba­polos, kaku, dan sengaja dibuat tidak menarik secara mode, misalnya setelan formal standar dengan warna­-warna bumi yang redup (muted colors) tanpa aksesori me­wah atau elemen dekoratif yang mencolok. Prinsip utamanya adalah net­ralitas visual yang ekstrem: se­makin seorang tokoh tidak dapat di­nilai dari kemewahan pakaiannya, kecantikan atau ketampanannya semakin efektif ia memosisikan diri.

Dengan menghilangkan stimulus visual yang memicu gosip gaya hi­dup atau penilaian personal, media dan publik dipaksa untuk meng­alihkan seluruh fokus indrawi me­reka secara eksklusif kepada sub­stansi yang paling krusial: validitas fakta, kekuatan argumen, dan akurasi data yang disampaikan.

Memang selalu ada godaan untuk tampil di panggung, apalagi di saat keterikatan (engagement) media sosial sering diidentifikasi dengan pengaruh dan elektabilitas. Namun, stabilitas ekonomi tidak dibangun di atas panggung siniar (podcast) atau adu argumen kasual di televisi. Kredibilitas institusional diraih ke­tika otoritas berbicara sedikit, me­ma­tuhi pakem yang teruji, namun ber­tindak masif melalui bauran ke­bijakan konkret di lapangan. Di ha­dapan spekulan keuangan global, keheningan birokrasi yang terukur jauh lebih mematikan daripada sejuta retorika yang dipaksakan. Oleh: Eben E Siadari Mahasiswa Magister Komunikasi Politik di Universitas Paramadina Jakarta.(*)