AMBON, Siwalima.id - Program Studi Magister Ilmu Kelautan Universitas Pattimura terus berbenah diri menuju akreditasi internasional.
Salah satu kegiatan yang dilakukan dengan menggelar focus group discussion bertemakan “Penguatan Kurikulum OBE Program Studi Magister Ilmu Kelautan, Jumat (5/12).
Kurikulum Outcome-Based Education merupakan sebuah pendekatan kurikulum yang berfokus pada hasil belajar (outcomes) yang harus dikuasai mahasiswa setelah lulus, bukan hanya materi yang diajarkan.
Mewakili Direktur Program Pascasarjana, Wakil Direktur Bidang Akademik, Dominggus Rumahlatu menjelaskan forum ini bertujuan menyelaraskan muatan keilmuan dalam kurikulum agar relevan dengan perkembangan ilmu dan kebutuhan dunia kerja.
“Magister Ilmu Kelautan merupakan salah satu program studi terbaik di Unpatti,” terang Rumahlatu.
Menurutnya, di tengah banyak prodi yang mengalami penurunan status, program magister ilmu kelautan justru tetap mempertahankan predikat unggul.
“Dengan penguatan kurikulum, kami berharap dapat melangkah menuju akreditasi internasional,” ujarnya.
Diakui penerapan OBE menjadi arah penting dalam penyusunan kurikulum. Yang terpenting adalah mengikuti seluruh alur pengembangan kurikulum sesuai panduan kementerian.
“Program Pascasarjana juga telah memiliki sistematika penyusunan kurikulum yang harus diikuti setiap prodi,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya integrasi teknologi kecerdasan buatan atau AI dalam proses pembelajaran, sejalan dengan transformasi digital yang kini berlangsung cepat.
Melalui penyusunan kurikulum berbasis OBE ini, ia berharap lahir ide-ide strategis untuk pengembangan institusi, khususnya prodi Magister Ilmu Kelautan.
Untuk diketahui FGD menghadirkan narasumber utama yakni Guru Besar Universitas Hasanuddin Muhammad Iqbal Djawad dan Peneliti Senior BRIN Bidang Marine Remote Sensing and Fisheries Oceanography, Sam Wouthuyzen.
Sosialisasi Program JKN
Sementara itu di tempat berbeda, dilakukan Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan nasional bagi para ASN dan tenaga kependidikan di Aula Rektorat Universitas pattimura, Kamis (4/11).
Kepala Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum Unpatti, Frengki Polnaya, menegaskan pemahaman mengenai hak dan kewajiban layanan kesehatan wajib dimiliki seluruh pegawai, baik ASN maupun non-ASN.
Ia mengatakan, sosialisasi ini merupakan langkah responsif institusi, menyusul adanya laporan seorang pegawai yang mengalami kondisi darurat kesehatan hingga meninggal dunia.
“Saat ini, tercatat 533 pegawai dalam sistem kepegawaian Unpatti, terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, dan pegawai paruh waktu. Jumlah itu menunjukkan pentingnya akses yang merata terhadap informasi dan fasilitas jaminan kesehatan,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, ia juga memaparkan berbagai layanan yang dapat dimanfaatkan, mulai dari layanan kesehatan umum, layanan dokter gigi, hingga penjelasan mengenai masa aktif manfaat yang dinilai masih belum dipahami sebagian pegawai.
Ia juga membagikan pengalaman pribadi dalam memanfaatkan layanan kesehatan, termasuk mekanisme klaim ulang untuk obat-obatan tertentu yang tidak tercakup dalam layanan dasar.
Untuk itu dihimbau kepada seluruh pegawai agar aktif bertanya dan mengikuti diskusi demi memahami seluruh ketentuan yang berlaku.
“Kani berharap kegiatan ini mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan pegawai Unpatti,” pintanya.
Sosialisasi ini menghadirkan Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan Kantor Cabang Ambon, Asti Sanjuan, sebagai narasumber. (S-25)
