AMBON, Siwalima.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia janji semua daerah di Maluku teraliri listrik.

Menurut Ketua Umum Partai Golkar ini, pemotongan anggaran sebagaimana yang dirasakan Pe­merintah Provinsi Maluku bukan tanpa alasan, melainkan pengaruh politik dunia. 

Meski demikian ia memberikan waktu kepada Pemerintah Provinsi Maluku untuk list semua daerah di Maluku yang belum memiliki listrik. 

“Hal ini semua rasakan. Papua juga sampaikan hal demikian, na­mun kebijakan efisiensi anggaran ini bukan disengajakan. Kalau dilihat kondisi politik dunia dimu­lai dari konflik Rusia-Ukraina, Palestina-Israel serta Amerika-China yang membuat Indonesia harus putar otak untuk menyiasati hal itu,” katanya saat memberikan sambutan pada  pembukaan mus­ya­warah daerah Partai Golkar Maluku, yang  berlangsung di Baileo Oikumene, Sabtu (8/11).

Bahlil kemudian memberikan waktu dua minggu bagi Peme­rintah Provinsi Maluku untuk me­list semua daerah yang belum teraliri listrik.

“Saya tidak ingin anak-anak kita mengalami hal yang sama dengan yang saya alami. Saya tidak membayangkan akan jadi seperti sekarang ini. Olehnya itu soal listrik adalah janji saya sebagai anak Maluku yang putus pusar dari Banda ke Malteng, Papua dan kembali lagi ke Maluku,” ujarnya.

Selain itu dalam suasana sambu­tannya, Bahlil secara langsung me­minta Ketua Komisi XI DPR, Mu­hammad Misbakhun untuk melihat permintaan Pemerintah Maluku. 

Ia menegaskan, agar daerah di Maluku mengalami Penurunan PAD diperlakukan khusus. 

“Pak ketua komisi tolong untuk melihat daerah di Maluku, kalau PAD yang hanya sebatas transfer pusat harus ada perlakuan khusus ya,” Cetusnya.

Perlakuan Khusus

Sementara itu, Wakil Gubernur Maluku, Abdulah Vanath meminta perhatian dan dukungan dari Ketua Umum Partai Golongan Karya Bahlil Lahadalia, agar Pemerintah Pusat memberi perlakuan khusus bagi Provinsi Maluku sebagai daerah ke­pulauan yang memiliki keterbatasan fiskal dan tantangan geografis.

Hal ini disampaikan Vanath dalam sambutannya pada pembukaan musyawarah daerah Partai Golkar Provinsi Maluku, yang turut dihadiri Ketua Umum Partai Golkar bersama rombongan, Sabtu (8/11) di Baileo Oikumene.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku kami menyampaikan selamat melaksanakan Musyawarah Daerah XI Partai Golkar. Semoga meng­hasilkan pemimpin terbaik bagi Golkar Maluku untuk lima tahun ke depan,” ujar Vanath.

Ia berharap kerja sama yang selama ini terjalin antara eksekutif dan legislatif, khususnya bersama fraksi Golkar di DPRD Maluku, dapat terus terjaga bahkan semakin diperkuat dalam masa pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur saat ini.

Vanath menyoroti kondisi fiskal daerah yang kian berat akibat pe­motongan anggaran hampir Rp400 miliar untuk Pemerintah Provinsi Maluku, serta lebih dari Rp2 triliun untuk kabupaten/kota. 

Kondisi ini berdampak langsung terhadap pelaksanaan program pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Berdasarkan rilis BPS, kontribusi pertumbuhan ekonomi Maluku dan Papua terhadap nasional hanya seki­tar dua persen. Ini karena kemam­puan fiskal yang rendah dan belanja pemerintah yang terlambat,” jelasnya.

Selain itu, kebijakan penyama­rataan harga barang antara wilayah Jawa dan daerah kepulauan dinilai sangat memberatkan. 

Menurut Vanath, karakteristik wilayah kepulauan yang tidak me­miliki transportasi reguler membuat biaya perjalanan dan distribusi barang jauh lebih tinggi.

“Kalau di Jawa cukup isi bensin satu tangki sudah bisa menjangkau beberapa kabupaten, di Maluku kami harus siapkan anggaran lebih karena antar kabupaten dipisahkan laut dan tak ada transportasi regu­ler,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Vanath juga menyinggung kondisi sosial masya­rakat Maluku yang rentan konflik, Ia berharap pemerintah pusat dapat memberi perhatian khusus terhadap potensi kerawanan tersebut.

“Jika terjadi konflik di Maluku, ledakannya besar dan biayanya mahal karena kekuatan dua ke­lompok hampir berimbang. Kami sering kali harus segera membangun kembali rumah warga yang terbakar agar tidak terjadi aksi balasan,” ungkapnya.

Menariknya, Vanath juga sempat mengisahkan masa kecil Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, yang pernah menempuh pendidikan di Pulau Seram, Kabupaten Seram Bagian Timur.

“Bapak Ketua Umum sebelum ke Papua sempat sekolah di SD Inpres Negeri 1 Geser dan lulus tahun 1986. Ini membanggakan kami, karena berarti beliau juga bagian dari sejarah pendidikan di Maluku,” ujar Vanath disambut tepuk tangan peserta Musda.

Di akhir sambutannya, Wagub menyampaikan terima kasih kepada ketua umum Partai Golkar dan selu­ruh jajaran atas dukungan politik selama ini, sembari berharap agar hasil Musda XI Golkar Maluku dapat memperkuat konsolidasi par­tai sekaligus sinergi pembangunan daerah.

“Selamat datang kembali di tanah Maluku Bapak Bahlil, yang dulu dikenal masyarakat Geser. Kami bangga karena kini Bapak kembali sebagai Menteri dan Ketua Umum Partai Golkar,” tutup Vanath. (S-26)