AMBON,Siwalima.id – Berdasarkan data pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon mencatat, angka stunting di Kota Ambon mengalami penurunan di akhir tahun 2025.
Pasalnya, sebelumnya angka stunting tercatat sebanyak 287 anak turun menjadi 279 anak. Penurunan tersebut, menjadi signal positif dalam upaya percepatan penanganan stunting di kota ini.
“Data terakhir per Desember tercatat 279 kasus, turun dari sebelumnya 287. Kami berharap trend ini terus menurun sehingga angka stunting di Ambon bisa mencapai 14 persen atau bahkan di bawah itu,” tandas Kadis PPKB Kota Ambon, Welly Patty kepada wartawan di Balai Kota, Rabu (4/3).
Ia merincikan, untuk sebaran 279 kasus stunting ini terdiri dari Kecamatan Nusaniwe 65 kasus, Sirimau 103 kasus, Leitimur Selatan 16 kasus, Baguala: 9 kasus dan Kecamatan Teluk Ambon 86 kasus.
Penanganan stunting dilakukan secara terintegrasi melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kota, kecamatan, hingga desa dan kelurahan. Tim tersebut melibatkan TP PKK, BKKBN, serta organisasi perangkat daerah dengan menjalankan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).
“Tim secara rutin turun ke Posyandu untuk memastikan anak-anak ditimbang serta mendapatkan intervensi sesuai kebutuhan,” tandas Patty.
Selain intervensi kesehatan menurut Patty, Pemerintah Kota Ambon juga menjalankan program orangtua asuh bagi anak stunting. Program ini didukung swadaya pejabat, bantuan stimulan pemerintah kota, serta koordinasi melalui TP-PKK dan Dinas Kesehatan sesuai SK walikota.
Dana yang terkumpul digunakan PKK untuk menyediakan makanan bergizi yang dimasak di dapur sehat. Makanan tersebut kemudian diberikan langsung kepada anak-anak stunting oleh kader kesehatan, kader KB, serta pendamping keluarga di Posyandu.
“Pendamping keluarga memastikan anak-anak mendapat makanan bergizi yang sudah disiapkan. Setelah itu baru kegiatan selesai,” urai Patty.
Menurutnya, penanganan stunting tidak hanya berkaitan dengan asupan makanan, tetapi juga persoalan mendasar seperti akses air bersih, kepesertaan BPJS, kondisi perumahan, hingga ketersediaan pangan bergizi.
Keluhan warga yang disampaikan melalui Posyandu akan diteruskan pemerintah desa dan kelurahan kepada OPD terkait untuk segera ditindaklanjuti.
“Masalah stunting ini tidak hanya soal makanan, tetapi juga menyangkut sanitasi, jaminan kesehatan, dan kondisi sosial ekonomi. Karena itu semua pihak harus bergerak bersama,” tutur Patty.
Patty mengaku, Pemkot Ambon berencana kembali memperbarui data stunting melalui Dinas Kesehatan dalam waktu dekat, guna memastikan progres penurunan kasus tetap terjaga dan target penurunan prevalensi dapat tercapai.(Mg-1)
