AMBON, Siwalima.id - DPRD Maluku mendesak pemerintah provinsi segera merealisasikan pembangunan jalan dan talud penahan pantai di Desa Hatu, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah.
Kondisi jalan provinsi tersebut sangat memprihatinkan dan nyaris putus kalau tidak segera dilakukan revitalisasi.
“Kita akan mengawal secara serius rencana perbaikan jalan dan talud penahan pantai di Desa Hatu,” kata Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidyat Wajo kepada wartawan di Baileo Rakyat Karpan Ambon, Sabtu (31/1).
Dijelaskan surat permohonan perbaikan telah diserahkan oleh perwakilan masyarakat Desa Hatu kepada Kepala Dinas PU Maluku dan diteruskan ke DPRD untuk ditindaklanjuti.
“Suratnya sudah masuk kemarin dan masyarakat sudah menyerahkan langsung ke pak Kadis. Tugas kami di komisi III memastikan ini bisa berjalan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Komisi III mendorong agar pembangunan jalan dan talud penahan pantai Hatu dapat direalisasikan pada tahun 2026 melalui skema pinjaman daerah.
“Mudah-mudahan karena ini untuk kepentingan umum, kami akan dorong supaya bisa diker-jakan tahun 2026 menggunakan skema pinjaman. Tapi itu nanti dibahas secara intensif dengan Dinas PU,” terangnya.
Selain itu, proyek ini juga telah masuk dalam 500 usulan DPRD Maluku ke Kementerian PU.
“Dari 500 item usulan itu, salah satunya adalah jalan Hatu dan talud penahan pantainya. Jadi kita kawal lewat jalur pinjaman daerah dan pemerintah pusat,” pungkasnya.
Terancam Putus
Diberitakan sebelumnya, jalan yang menghubungkan negeri hatu, kecamatan leihitu barat terancam putus karena dihantam ombak terus menerus.
Kerusakan talud serta badan jalan akibat abrasi pantai mengancam keselamatan pengguna jalan yang setiap hari melintasi jalur penghubung antar desa-desa di Kecamatan Leihitu Barat menuju Kota Ambon.
Rusaknya jalan di Negeri Hatu sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu namun tak kunjung diperbaiki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Maluku.
“Saya sudah turun ke lokasi dan menurut masyarakat sudah sejak lama pengguna jalan selalu khawatir saat melintas di sini,” kata Ketua Komisi III DPRD Maluku Alhidayat Wajo kepada wartawan di Ambon, Kamis (29/1).
Ia menegaskan, kerusakan infrastruktur vital tersebut harus segera direspons cepat oleh pemerintah provinsi.
“Begitu menerima laporan warga, saya langsung turun untuk melihat langsung kondisinya. Ternyata memang sudah parah dan harus segera ditangani,” pintanya
Ia memastikan akan segera menyampaikan hasil temuan di lapangan kepada Pemerintah Provinsi Maluku, khususnya Dinas PUPR, agar segera dilakukan langkah penanganan.
“Saya pastikan akan memanggil Kepala Dinas PU Maluku untuk membahas persoalan ini. Harus ada solusi konkret dan cepat, demi keselamatan warga,” janjinya
Selain kerusakan talud dan badan jalan akibat abrasi, ia juga menyoroti kondisi akses jalan me-nuju SMA Negeri 26 Maluku Tengah di Desa Hila yang rusak parah.
Jalan satu-satunya menuju sekolah yang berada di kawasan perbukitan itu disebut sangat membahayakan.
“Saat berada di Desa Hila, saya mendengar langsung keluhan warga. Jalan menuju SMA 26 Malteng rusak berat dan sering menyebabkan siswa maupun guru mengalami kecelakaan,” ungkapnya.
Persoalan keselamatan warga serta akses pendidikan lanjutnya tidak boleh luput dari perhatian pemerintah daerah.
Ia menegaskan, infrastruktur dasar seperti jalan dan talud harus menjadi prioritas utama pembangunan. “Ini menyangkut keselamatan masyarakat dan masa depan pendidikan anak-anak kita. Pemerintah provinsi harus memberi perhatian serius,” ujarnya. (S-26)
