AMBON, Siwalima.id - Pemerintah Provinsi Maluku terus mendorong pengembangan investasi di sektor ayam petelur, guna memperkuat ekonomi peternak rakyat, sekaligus menjaga pasokan telur daerah.
Juru Bicara Pemprov Maluku, Kasrul Selang mengungkapkan, kebutuhan akan telur ayam di Maluku menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah, sebab hampir beberapa waktu belakangan ini telur menjadi masalah, termasuk saat perayaan hari besar keagamaan.
Apalagi, adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membutuhkan pasokan telur dalam jumlah besar dan berkelanjutan, sehingga mau tidak mau pemprov harus mendorong pengembangan investasi di sektor ayam petelur.
Disisi lain, rencana beroperasinya Blok Masela di tahun ini yang ditandai dengan pembangunan fisik, tentu akan membutuhkan dukungan kebutuhan bahan pokok termasuk telur yang cukup banyak, sehingga harus disiapkan oleh pemerintah daerah sejak dini.
"Kita harus akui sampai saat ini kebutuhan telur ayam di Maluku masih mengharapkan pasokan dari luar, sementara kebutuhan kita terus meningkat, maka ini menjadi konsen pak gubernur dan OPD teknis,” ungkap Kasrul kepada Siwalima.id melalui telepon selulernya, Senin (23/3).
Kasrul membeberkan, Pemprov Maluku terus membangun komunikasi dengan investor, agar mau menanamkan modalnya untuk pengembangan investasi di sektor ayam petelur.
Alhasil, terdapat salah satu investor yang akan memperluas usaha budidaya ayam petelur yakni PT Wahana Lestari Investama (WLI) yang juga merupakan perusahaan tambak udang utama di Dusun Arara, Negeri Pasahari, Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah.
"Informasinya PT WLI ini mau tambah 200.000 ekor ayam petelur untuk memperkuat pengembangan investasi di sektor ayam petelur di Maluku. Rencana ini tentu disambut oleh pak gubernur dengan tangan terbuka,” beber Kasrul.
Untuk menyambut rencana ekspansi invetasi di sektor budidaya ayam petelur ini kata Kasrul, gubernur telah minta OPD terkait untuk menyiapkan pakan ayam seperti jagung dengan melibatkan petani.
Pemprov Maluku terbuka dengan investasi apapun, namun tetap wajib mematuhi aturan dengan beberapa syarat yang diminta guna mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat.
“Bagi kami ini sangat relevan, karena kita tidak boleh tergantung pada telur ayam dari luar saja, prinsipnya pasar sudah ada, maka pemerintah daerah harus aktif mempersiapkan rencana pendukungnya,” tandas Kasrul.(S-20)
