ANGKA stunting di Kota Ambon terus menunjukkan tren positif. Pemerintah Kota Ambon mengklaim prevalensi stunting kini telah turun hingga berada di bawah angka 20 persen. Meski demikian, masih terdapat persoalan sinkronisasi data pelaporan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang dinilai perlu segera dibenahi.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Ambon, Welly Patty, mengatakan upaya penanganan stunting di daerah selama ini berjalan maksimal melalui kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Namun, terdapat perbedaan data yang muncul pada sistem monitoring pemerintah pusat, meskipun laporan dari daerah telah disampaikan secara rutin.
“Semua data yang menjadi tugas kami sudah dilaporkan melalui sistem monitoring. Namun, data yang muncul di pusat tidak sama dengan yang kami laporkan. Karena itu perlu pengawalan bersama agar data daerah dan pusat bisa sinkron,” ujar Patty kepada Siwalima, di Balai Kota Ambon, Selasa (2/6).
Menurutnya, koordinasi dan pengawasan pelaporan stunting berada di bawah kendali Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai leading sector.
Setiap OPD terkait menyampaikan laporan sesuai bidang tugas masing-masing, kemudian dihimpun dan dikoordinasikan melalui Bappeda.
Patty menjelaskan, penanganan stunting merupakan kerja kolaboratif yang melibatkan berbagai instansi.
Dinas Kesehatan berperan dalam intervensi spesifik, sedangkan intervensi sensitif dilaksanakan oleh sejumlah OPD lain seperti DPPKB, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pendidikan, sektor pertanian, serta instansi terkait lainnya.
“Semua OPD bekerja sesuai tugas masing-masing. Hasil kerja itu kemudian dilaporkan dan dibahas dalam rapat koordinasi penanganan stunting,” jelasnya.
Meski masih terdapat persoalan sinkronisasi pelaporan data, Patty menegaskan bahwa capaian penurunan stunting di Kota Ambon menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.
Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI), angka stunting Kota Ambon saat ini telah berada di kisaran 19 persen. Capaian tersebut dinilai cukup baik karena sudah berada di bawah target ambang 20 persen.
“Data SKI menunjukkan angka stunting Ambon sudah sekitar 19 persen. Kalau sudah di bawah 20 persen berarti progresnya baik. Sekarang yang perlu terus diperkuat adalah edukasi dan sosialisasi pola asuh kepada masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, pola asuh anak masih menjadi salah satu faktor penting dalam percepatan penurunan stunting. Karena itu, pemerintah terus mendorong peningkatan pemahaman keluarga terkait pemenuhan gizi, kesehatan ibu dan anak, serta pola pengasuhan yang tepat.
“Pola asuh sangat berpengaruh. Bukan hanya soal makan sampai kenyang, tetapi bagaimana memastikan kebutuhan gizi anak terpenuhi dengan baik,” pungkasnya.Stunting di Ambon Turun
DPPKB Soroti Sinkronisasi Data dengan Pusat
ANGKA stunting di Kota Ambon terus menunjukkan tren positif. Pemerintah Kota Ambon mengklaim prevalensi stunting kini telah turun hingga berada di bawah angka 20 persen. Meski demikian, masih terdapat persoalan sinkronisasi data pelaporan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang dinilai perlu segera dibenahi.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Ambon, Welly Patty, mengatakan upaya penanganan stunting di daerah selama ini berjalan maksimal melalui kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Namun, terdapat perbedaan data yang muncul pada sistem monitoring pemerintah pusat, meskipun laporan dari daerah telah disampaikan secara rutin.
“Semua data yang menjadi tugas kami sudah dilaporkan melalui sistem monitoring. Namun, data yang muncul di pusat tidak sama dengan yang kami laporkan. Karena itu perlu pengawalan bersama agar data daerah dan pusat bisa sinkron,” ujar Patty kepada Siwalima, di Balai Kota Ambon, Selasa (2/6).
Menurutnya, koordinasi dan pengawasan pelaporan stunting berada di bawah kendali Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai leading sector.
Setiap OPD terkait menyampaikan laporan sesuai bidang tugas masing-masing, kemudian dihimpun dan dikoordinasikan melalui Bappeda.
Patty menjelaskan, penanganan stunting merupakan kerja kolaboratif yang melibatkan berbagai instansi.
Dinas Kesehatan berperan dalam intervensi spesifik, sedangkan intervensi sensitif dilaksanakan oleh sejumlah OPD lain seperti DPPKB, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pendidikan, sektor pertanian, serta instansi terkait lainnya.
“Semua OPD bekerja sesuai tugas masing-masing. Hasil kerja itu kemudian dilaporkan dan dibahas dalam rapat koordinasi penanganan stunting,” jelasnya.
Meski masih terdapat persoalan sinkronisasi pelaporan data, Patty menegaskan bahwa capaian penurunan stunting di Kota Ambon menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.
Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI), angka stunting Kota Ambon saat ini telah berada di kisaran 19 persen. Capaian tersebut dinilai cukup baik karena sudah berada di bawah target ambang 20 persen.
“Data SKI menunjukkan angka stunting Ambon sudah sekitar 19 persen. Kalau sudah di bawah 20 persen berarti progresnya baik. Sekarang yang perlu terus diperkuat adalah edukasi dan sosialisasi pola asuh kepada masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, pola asuh anak masih menjadi salah satu faktor penting dalam percepatan penurunan stunting. Karena itu, pemerintah terus mendorong peningkatan pemahaman keluarga terkait pemenuhan gizi, kesehatan ibu dan anak, serta pola pengasuhan yang tepat.
“Pola asuh sangat berpengaruh. Bukan hanya soal makan sampai kenyang, tetapi bagaimana memastikan kebutuhan gizi anak terpenuhi dengan baik,” pungkasnya. (S-30)
