BULA, Siwalima.id - Sebanyak 200 unit rumah subsidi akan dibangun di Kabupaten Seram Bagian Timur. Rumah dengan tipe 36 itu bisa dimiliki dengan kompensasi harga 180 juta.
Rumah subsidi itu akan dibangun di lokasi Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) milik Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, Jl. Pantai Gumumae, Kota Bula dan kini sudah mulai clearing atau bersih lahan.
Plt Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten SBT Mustafa Korwaka mengatakan, sekembalinya bupati dirinya akan menyampaikan hasil pertemuan terkait dengan rencana pembangunan rumah bersubsidi ini dan selanjutnya akan dilakukan peletakan batu pertama.
“Kita berharap sebelum akhir tahun ada beberapa rumah subsidi sudah mulai dibangun. Memang peminat rumah sampai dengan pendataan kamarin, kurang lebih 270 sementara kuota kita hanya 200. Dari 270 setelah Bank BTN melakukan verifikasi, kurang lebih kita sudah dapat lebih 160 peminat rumah subsidi,” ungkap Korwaka kepada Siwalima, melalui telepon selulernya, Sabtu (8/11).
Dikatakan, jika rumah subsidi dibangun tidak lama orang pasti tinggal, karena ini program Presiden Prabowo Subianto dalam bentuk Asta Cita program tiga juta rumah
“Tahun ini SBT dapat 200 rumah subsidi tapi kalau besok diberikan ruang selain PNS, misalnya masyarakat berpenghasilan rendah saya pikir mungkin pasti ditambah dari total 200 unit, makanya kita butuh dukungan semua pihak,” ujar Mustafa.
Mantan Camat Kesui Watubela ini juga mengungkapkan, saat mengikuti kegiatan di Ambon beberapa waktu lalu, ada rumah bersubsidi juga yang diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu tapi untuk tahun 2026. Alhamdulillah, pihaknya usulkan kurang lebih 500 unit yang nanti dibagikan ke desa desa
“Khusus untuk 200 rumah subsidi ini masih orientasi ke pegawai negeri sipil, sampai dengan hari ini kita punya rumah sudah mulai jalan. Ada beberapa pengembang salah satunya sudah mulai clering lahan, mungkin dalam waktu dekat kita akan melakukan peletakan batu pertama. Kita berdoa supaya rumah cepat sesuai dengan target, berarti tahun depan dapat lagi selain PNS nanti diperuntukkan buat masyarakat berpenghasilan rendah,” bebernya.
Ditanya untuk harga satu unit rumah subsidi, Korwaka mengaku, dari satu rumah disubsidi nilai Rp 180 juta. Jadi pengembang bangun atau Pemerintah Daerah punya tanah rumah tetap harganya 180 juta sekian.
“Dalam 180 juta ada subsidi kurang lebih sekitar 4 jutaan dari harga rumah, sehingga rumah dibayar kurang lebih 170 juta. Rumah tidak pakai DP diperuntukan untuk pegawai, mungkin cicilan awal 1 juta lebih. Nanti setelah selesai, berarti bisa waktu cicilan sampai 20 tahun. Tinggal pegawai yang bersangkutan cepat tinggal, berarti cicilannya satu bulan di atas satu juta,” bebernya.(S-27)
