AMBON, Siwalima.id - Walikota Ambon, Bodewin Wattimena berharap Dinas Sosial maksimal dalam pelayanan di bidang Pember­daya­an, Rehabilitasi serta Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pengentasan kemiskinan meru­pakan salah satu prioritas pemba­ngunan Pemerintah Kota Ambon yang harus terus diperjuangkan secara konsisten.

“Program-program yang dilaksa­nakan bertujuan mengurangi angka kemiskinan melalui peningkatan kapasitas masyarakat, pesan wali­kota ketika membuka rapat kinerja perangkat daerah yang berlangsung di salah satu hotel di Ambon, Senin (22/6).

Menurutnya sebagai kota jasa dan pusat aktivitas ekonomi di Ma­luku, Ambon tidak terlepas dari ber­bagai persoalan sosial seperti gelan­dangan, pengemis, anak terlantar hingga orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

Sebagai sebuah kota, walikota me­ngakui Ambon menghadapi berba­gai tantangan sosial yang harus ditangani secara berkelanjutan.

“Tugas kita adalah memastikan persoalan-persoalan tersebut dapat diminimalisir dan ditangani dengan baik,” ujarnya.

Ia juga menaruh perhatian besar terhadap pemenuhan hak-hak pe­nyandang disabilitas sebagai bagi­an dari upaya mewujudkan Kota Ambon yang inklusif dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat.

Walikota juga menekankan pen­ting­nya membangun kolaborasi de­ngan berbagai mitra strategis seperti pendamping PKH, Taruna Siaga Bencana (Tagana), pekerja sosial, serta berbagai pemangku kepenti­ngan lainnya dalam mendukung pelaksanaan program sosial.

Menurutnya, keberhasilan program perlindungan sosial sangat bergantung pada sinergi yang kuat serta keakuratan data penerima bantuan sosial.

“Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkan bantuan, semen­tara yang tidak berhak malah me­nerima. Karena itu, data yang akurat menjadi kunci utama keberhasilan program bansos,” katanya.

Pemerintah katanya, terus men­dorong digitalisasi layanan dan bansos melalui pemanfaatan data kependudukan digital, guna me­mastikan bantuan disalurkan secara tepat sasaran, transparan dan akun­tabel.

Mengakhiri sambutannya, ia berharap evaluasi kinerja yang dilaksanakan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kapasitas or­ganisasi, memperkuat koordinasi, ser­ta menyusun perencanaan yang lebih baik dalam menghadapi tan­tangan pelayanan sosial pada tahun 2027.

“Jika secara internal kita mampu me­ngelola organisasi dengan baik dan mem­bangun kolaborasi dengan selu­ruh mitra, maka Dinas Sosial mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal serta men­dukung seluruh program pemerintah daerah, provinsi maupun pusat,” ujarnya.

 Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Kota Ambon, Imel Tahalele, dalam laporannya menjelaskan evaluasi kinerja perangkat daerah merupakan instrumen penting untuk mengukur sejauh mana target dan sasaran yang telah ditetapkan.

“Evaluasi ini menjadi dasar untuk melakukan perbaikan kinerja, penyu­sunan kebijakan yang lebih tepat, serta peningkatan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pe­layanan sosial kepada masyarakat,” ujarnya.

Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi berbagai kendala teknis maupun penyerapan anggaran serta menilai produktivitas dan kompetensi aparatur maupun pekerja sosial.

“Melalui evaluasi ini diharapkan kualitas program dan pelayanan Dinsos terus meningkat sehingga mampu menjawab kebutuhan masya­rakat secara lebih optimal,” katanya.

Kegiatan evaluasi berlangsung selama satu hari dengan agenda pe­nyampaian materi oleh para nara­sumber yang kompeten, dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab bersama peserta. (S-30)