AMBON, Siwalima.id - 10 nasabah Bank Rakyat Indonesia Ambon Unit Batu Merah, mangkir dari panggilan tim penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku.

Para nasabah BRI tersebut, dipa­ng­gil guna diperiksa, dalam perkara duga­an ko­ru­p­si kre­dit fik­tif yang terja­di di BRI Unit Ba­tu Me­rah ta­hun 2022-2024. 

Pemeriksaan para nasabah ber­tujuan untuk memperkuat bukti serta menjarat tersangka dalam kegiatan kredit fiktif tersebut.

Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Ardy menjelaskan, sampai saat ini penyidik masih berupaya mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan penyidik dalam upaya mengungkap tersangka dalam kasus tersebut. Untuk itu, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terha­dap 10 nasabah BRI Unit Batu Me­rah pada Rabu (17/6) kemarin.

“10 orang saksi yang seha­rus­nya diperiksa dalam perkara BRI Unit Baru Merah, yaitu MDM, MT, MT, MW, MYW, MST, MFH, NS, NSM dan MT. Semuanya merupakan nasa­bah pada BRI Unit Batu Merah,” ucap Ardy kepada Siwalima, Rabu (17/6) malam.

Namun kata Ardy, 10 saksi yang dipanggil tersebut, tidak ada yang hadir. Dengan demikian, penyidik akan mengagendakan panggilan ulang terhadap para saksi terse­but.

“Semuanya tidak hadir jadi nanti akan agenda ulang lagi pemang­gilan mereka,” tandas Ardy.

Untuk diketahui, kasus dugaan kredit fiktif dengan modus nasabah topengan di BRI Unit Batu Merah Branch Office Ambon tahun ang­garan 2022-2024 yang ditangani Kejati Maluku, kini statusnya naik dari penyelidikan ke penyidikan.

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Maluku, Radot Parulian menjelaskan, peningkatan status kasus ini didasari pada temuan cukup bukti.

Kasus ini bermula, dari adanya laporan resmi dari pihak BRI Kantor Cabang Ambon dan hasil audit internal Kantor Wilayah BRI Makas­sar.

Berdasarkan laporan, kemudian dilakukan proses penyelidikan dan berdasarkan serangkaian tin­dakan penyelidikan tersebut, tim penyelidik menemukan adanya peristiwa pidana yang kemudian Kajati Maluku menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-01/Q.1.1/Fd.2/02/2026 ter­tanggal 10 Februari 2026,” jelas Parulian kepada Siwalima di Kejati Maluku, Jumat (20/2)

Kasus ini terbongkar kata Parulian, setelah pihak Kejati Maluku melakukan penyelidikan yang berlangsung sejak Januari 2026. Dari serangkaian penyelidi­kan, ditemukan adanya perbuatan pidana, bahkan mengakibatkan kerugian negara.

Modus operandi yang ditemukan dalam perkara ini yakni, oknum mantri/marketing bersama pihak eksternal, diduga meminjam iden­titas masyarakat untuk menga­jukan KUR sejak tahun 2022 hingga 2024. 

Para pemilik identitas diiming-imingi imbalan atau fee dengan nominal bervariasi antara Rp150 ribu hingga 5 juta. Dari hasil pe­nyelidikan dan audit internal, ditemukan sebanyak 90  KTP milik pihak lain yang digunakan untuk pengajuan KUR dengan dua modus, yaitu modus topengan sebanyak 45 rekening pinjaman dan modus tempilan sebanyak 45 rekening pinjaman.

Setelah kredit dicairkan kata Paru­lian, dana ditarik melalui ATM dan agen BRILink oleh para perantara (calo) untuk kemudian diserahkan kepada oknum Mantri/marketing. 

Perbuatan para terduga ini diduga melanggar, Pasal 603 KUHP Tahun 2023, Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pem­berantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021, Peraturan OJK Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kebijakan Perkreditan Bank Umum.(S-29)