AMBON, Siwalima.id - Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Ca­bang Ambon, men­uding adanya keterli­batan aparat penegak hukum, baik TNI mau­pun Polri dalam akti­vitas tambang ilegal di Kawasan Gunung Botak.

Tudingan keterli­batan aparat yang ikut menambang ini di­sam­paikan massa GMKI Cabang Ambon, saat melakukan aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Maluku, Senin (18/5).

Pantauan Siwa­lima di Kantor Gubernur, puluhan massa aksi tiba sekitar pukul 12.20 WIT dengan mem­bawa pamflet yang bertuliskan penolakan terhadap kebijakan penertiban kawasan gunung botak. 

Tiba di depan Kantor Gubernur massa GMKI langsung melakukan orasi dengan pengawalan ketaat aparat kepolisian dan anggota Satpol PP.

Koordinator aksi, Beno Patty dalam orasinya menegaskan, per­soalan penambangan di kawasan Gunung Botak telah terjadi selama bertahun-tahun dan baru ditertib­kan saat Hendrik Lewerissa menjabat sebagai Gubernur Maluku.

Kebijakan penertiban kawasan Gunung Botak, harus dilakukan secara transparan, agar diketahui secara jelas oleh masyarakat, termasuk terkait dengan kebera­daan koperasi-koperasi yang nantinya akan mengelola penam­bangan emas disana.

“Kami butuh transparansi dari gubernur. Kami butuh keadilan dari gubernur atas kebijakan yang dibuat, sebab sebagian besar mas­yarakat Baru hidup dari pe­nambangan di kawasan itu,” teriak Beno dalam orasinya.

Menurut Beno, pengelolaan Gunung Botak harus dilakukan secara transparan dan bertangung jawab, apalagi menyangkut per­soalan penggunaan bahan berbahaya, seperti merkuri dan sianida yang dapat merusak masa depan generasi Maluku kedepan.

Fatalnya lagi, keberadaan satgas yang berisikan aparat TNI dan Polri, ternyata menimbulkan pertanyaan terkait profesionalitas pengamanan, sebab patut dicuri­gai adanya aparat TNI dan Polri yang ikut dalam aktivitas pe­nambangan ilegal.

“Satgas di Gunung Botak mesti­nya bekerja secara profesional, tapi ternyata diduga satgas juga melakukan penambangan, ada kolam disamping pos pengama­nan TNI dan Polri. Apakah dibentuk pengamanan masyarakat atau untuk mencari keuntungan menggali emas,” kecamnya.

Apalagi, selama ini lanjut Beno, begitu banyak bahan berbahaya yang disita aparat kepolisian dan TNI di Pelabuhan Namlea bebe­rapa waktu lalu, namun sampai sekarang tidak tahu kemana sianida dan merkuri tersebut.

Aparat kepolisian dan TNI mesti­nya transparan, dengan menun­jukan kepada publik, dimana hasil sitaan sianida dan merkuri yang dilakukan, sebab jika tidak, maka patut dicurigai adanya keterlibatan aparat kepolisian dan TNI di Gunung Botak.

“Beberapa waktu lalu terjadi penyitaan merkuri dan sianida, dimanakah bahan-bahan berba­ha­ya itu? Kalau ada di Polda Ma­luku atau Kodam, tolong perli­hatkan barang buktinya dimana? Jangan sampai ada kecurigaan dijual kembali dan sebagainya,” tandasnya.

Untuk itu, GMKI Cabang Ambon menuntut, agar ada transparansi dari Pemerintah Provinsi Maluku terkait dengan pengelolaan Gu­nung Botak dan keberadaan satgas di kawasan itu, sehingga tidak terjadi ketidakadilan disana.

Setelah melakukan orasi sela­ma 4 jam, masa aksi kemudian ditemui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kasrul Selang, namun massa dari GMKI ini menolak, mereka hanya ingin bertemua dengan gubernur.

Walaupun massa menolak ke­hadiran Kasrul, namun ia menje­laskan, bahwa gubernur nanti akan menemui langsung massa GMK Ambon untuk mendengarkan tuntutan mereka.

“Pak gubernur sudah sampai­kan, bahwa sekembalinya beliau dari Lombok, beliau akan bertemu dengan adik-adikd ari GMKI Ambon yang melakukan massa aksi ini,” ucap Kasrul singkat.

Usai mendengar penjelasan Kasrul, massa GMKI Ambon ini ke­mudian membubarkan diri secara tertib sekitar pukul 16.43 WIT.

Ratusan Personel

Sebelumnya diberitakan, Ko­man­do Daerah Militer XV Pattimura, mengerahkan ratusan personel TNI guna mengamankan kawasan penambangan ilegal Gu¬nung Botak di Kabupaten Buru.

Pengerahan personel TNI ber­asal dari Satuan Batalyon Infanteri 733 Masariku ini dilakukan, sebagai tindak lanjut dari proses penertiban kawasan pertamba­ngan Gunung Botak yang berhasil dilakukan beberapa waktu lalu.

Komandan Korem 151 Binaiya Brigjen Raffles Manurung meng­ungkapkan, penertiban kawasan Gunung Botak merupakan bentuk tindakan lanjut dari kunjungan Kasum TNI Letjen Richard Taruli H Tampubolon dan Satgas Pener­tiban Kawasan Hutan (PKH) saat melakukan peninjauan udara ke lokasi tambang ilegal Gunung Botak, Senin (13/4).

Manurung mengungkapkan, sejak mendapat penugasan seba­gai Satgas pasca rapat terbatas (Ratas) 13 April, pihaknya bergerak cepat.

Penertiban Gunung Botak kata Manurung, sebelumnya dimulai melakukan survey, pemetaan dan sosialisasi dan per 26 April 2026 proses penertiban secara masif dilakukan selama 10 hari dengan ko­ordinasi penuh bersama peme­rintah kabupaten dan kepolisian.

“Hasilnya, lewat operasi 10 hari yang sudah kita lakukan berhasil ditangkap 20 orang yang diduga pelaku prostitusi, membuat lapak-lapak untuk maksiat dengan ke­untungan 20-50 juta/hari, kemu­dian 24 WNA Cina ikut diamankan, karena tidak ada izin tinggal dan izin kerja. Mereka menyewa tempat disini untuk membuat basecamp dan membuat jalur khusus yang ilegal,” beber Manurung.

Untuk penertiban Gunung Botak sendiri, kata Manurung, melibatkan sekitar 400 personel gabungan, dengan fokus pada pembersihan kawasan, penutupan akses masuk, serta penyisiran lokasi dari aktivitas ilegal.

Manurung memastikan, lokasi tambang Gunung Botak kini telah bebas dari penambang ilegal, bahkan seluruh sarana prasarana mereka baik tenda maupun bak penampung, telah dibersihkan dan dimusnahkan.

Menurutnya, penertiban kawasan Gunung Botak tidak hanya sebatas pembersihan kawasan, namun Kodam Pattimura juga mengarahkan sebanyak 100 personel untuk memastikan penertiban yang sudah dilakukan berlangsung secara parmanen.

Personel yang dikerahkan lanjut Manurung, berasal dari Yonif 733 Masariku, sekaligus untuk menjawab penilaian publik terkait adanya aparat yang tidak netral dalam proses penertiban kawasan Gunung Botak.

“Kalau selama ini ada masyarakat bilang bahwa aparat tidak netral, maka kita kerahkan personel dari Yonif 733 Masariku. Sementara personel yang sebelumnya beroperasi di Gunung Botak kita tarik,” jelasnya.

Manurung memastikan, pengerahan personel bertujuan untuk memastikan tidak ada lagi praktek penambangan secara ilegal di Gunung Botak, sehingga siap dikelola secara legal oleh pemerintah.(S-20)