AMBON, Siwalima.id - Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa mengatakan, setiap pro­gram dan kegiatan dari pera­ngkat daerah harus bersinergi dan menjawab berbagai kebutuhan masyarakat sehingga, akan mem­berikan multiplayer terhadap perekonomian daerah dan kese­jahteraan masyarakat.

Demikian disampaikan gubernur pada kegiatan Penganugerahan Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah (PAPEDA Award dan Apresiasi Pengelolaan APBN Terbaik Tahun 2025, pada Rabu (12/12) bertempat di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku.

Guberur bilang, Papeda Award sangat strategis untuk konso­lidasi data penyerapan anggaran dan sinergitas program kegiatan guna akselerasi penyerapan ang­garan pendapatan dan belanja oleh perangkat daerah.

“Kondisi perekonomian daerah yang belum menggembirakan saat ini sebagai dampak dari harga pangan yang masih fluktuatif maka belanja pemerintah menjadi peng­gerak utama dalam meningkatkan aktivitas perekonomian daerah, menjaga inflasi dan mengurangi pengangguran serta kemisikinan,” ujar Gubernur.

Gubernur tekankan pentingnya penggunaan anggaran daerah harus dikelola dan berdampak langsung kepada masyarakat.

Gubernur mengatakan Pepeda Award merupakan forum untuk memberikan apresiasi dan peng­hargaan kepada OPD, badan dan biro yang menyerap anggaran baik APBD maupun APBN secara mak­simal.

Pepeda Award, lanjut gubernur, sangat strategis untuk konsolidasi data penyerapan anggaran dan sinergitas program kegiatan guna akselerasi penyerapan anggaran pen­dapatan dan belanja oleh pe­rangkat daerah.

“Kondisi perekonomian daerah yang belum menggembirakan saat ini sebagai dampak dari harga pangan yang masih fluktuatif maka belanja pemerintah menjadi penggerak utama dalam meningkatkan aktivitas perekonomian daerah, menjaga inflasi dan mengurangi penganggu­ran serta kemisikinan,” ujar Guber­nur.

Menurutnya setiap program dan kegiatan dari perangkat daerah ha­rus bersinergi dan menjawab ber­bagai kebutuhan masyarakat, sehi­ngga akan memberikan multiplayer terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk memastikan setiap angga­ran daerah dirasakan oleh masya­rakat maka pimpinan OPD untuk berkomitmen agar penyerapan anggaran paling kurang 90 persen ter­masuk perlu adanya perhatian ke­pada staf pelaksana terhadap aspek perencana kegiatan, aspek penga­daan barang/jasa dan dalam eksekusi program kegiatan harus sejalan.

“Perlu juga adanya punishment terhadap OPD yang tidak bisa mewujudkan penyerapan anggaran sampai dengan target 90 persen dan juga sebaliknya memberikan reward kepada OPD yang penyerapan anggarannya diatas 90 persen,” jelasnya.

Gubernur juga menekankan dalam pelaksanaan dan pengelolaan anggaran harus tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien dan efektif dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

Sebagai kepala daerah, Gubernur mengapresiasi OPD-OPD yang mendapat reward atas usaha dan dedikasi yang telah diberikan sehingga memperoleh predikat OPD dengan penyerapan anggaran tertinggi.

Sementara bagi OPD yang penyerapannya masih tergolong rendah saya minta agar dapat meningkatkan semangat juang secara kontiniutas agar berdampak pada terpacunya kreatifitas dan inovasi yang dapat mendongkrak tingkat penyerapan anggaran menjadi lebih baik lagi.

“Sebagai Gubernur saya tekankan soal penggunaan artinya menyerap anggaran merupakan sesuatu yang mudah dilakukan tapi memastikan monitoring dan evaluasi atas penggunaan anggaran itu yang jauh lebih penting. Saya berharap ini menjadi inspirasi bagi OPD, badan dan biro yang lain untuk bisa memacu kinerja internal masing-masing,” tegas Gubernur.

Untuk diketahui, nominasi dinas penghargaan diraih oleh Dinas Sosial, Untuk nominasi badan diraih BPKAD, nominasi kantor diraih Satpol PP, untuk nominasi biro dimenangkan oleh Biro Kesra sedangkan untuk OPD penyerapan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantunan diraih Dinas PUPR Maluku.(S-20)