AMBON, Siwalima.id - Belum selesai masalah pembayaran jasa covid-19 yang tak kunjung direalisasikan, masalah baru kembali muncul di RSUD dr M Haulussy. Kali ini berkaitan dengan jasa BPJS Kesehatan.
Bagaimana tidak, walaupun klaim BPJS telah masuk ke rekening rumah sakit milik pemerintah daerah itu, namun sayangnya hingga saat ini tak kunjung dibayarkan kepada para tenaga kesehatan.
Sumber Siwalima di RSUD Haulussy mengatakan, ia bersama seluruh nakes di RSUD Haulussy, tidak memahami pola pikir Direktur RSUD Haulussy, Wini Leiwakabessy, yang sampai saat ini belum juga mau membayar jasa BPJS kepada tenaga kesehatan.
Sumber itu mengungkapkan, jasa BPJS kesehatan terakhir kali dibayar pada 18 Februari 2026 lalu oleh mantan Plt Direktur RSUD Haulussy Novita Nikijuluw dan ditanggal 20 Februari terjadi pergantian direktur.
Sebelum melepaskan jabatannya sebagai Plt Direktur, Nikijuluw kata Sumber ini, telah menandatangani kwitansi untuk di klaim ke BPJS dengan besaran klaim sebesar Rp2.2 miliar untuk klaim bulan Oktober.
“Biasanya itu lima hari setelah rumah sakit mengklaim langsung dibayarkan oleh BPJS kesehatan ke rekening, artinya sekitar tanggal 24 Februari itu klaim BPJS bulan Oktober 2025 telah masuk ke rekening rumah sakit,” beber sumber yang meminta namanya tak dikorankan kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Senin (30/3).
Direktur sambung sumber ini, mestinya dengan klaim BPJS yang telah masuk ke rekening rumah sakit, sudah seharusnya melakukan pembayaran jasa di bulan Juni dan Juli. Bukan sebaliknya, sang direktur membiarkan anggaran klaim BPJS tersebut mengendap di rekening RSUD dan membiarkan pegawai menjerit kesusahan.
“Setahu kami di RSUD Haulussy itu pembayaran jasa mengikuti uang yang masuk ke rekening, karena memang kan kita tahu sebelum-sebelumnya jasa jadi masalah dari beberapa direktur sebelum dr Nikijuluw, makanya klaim BPJS bulan Oktober digunakan untuk membayar April-Mei dan seterusnya,” jelasnya.
Sumber ini juga menegaskan, jika jasa covid-19 tidak kunjung dibayarkan kepada tenaga kesehatan, mestinya direktur jangan lagi menahan-nahan pembayaran jasa BPJS yang anggarannya sudah masuk ke rekening rumah sakit.
Kebijakan direktur tersebut kata dia, telah membuat banyak pegawai di RSUD Haulussy menjerit, sebab kebutuhan biaya hidup, apalagi sebelumnya banyak pegawai yang merayakan Idul Fitri dan sidi GPM.
“Kasihan kita pegawai di Haulussy ini gaji berapa kalau sudah habis untuk kebutuhan makan dan minum lalu kita mau bagaimana. Kita berharap ke jasa tapi tidak juga dibayarkan direktur. Direktur itu enak makan dan minum diatur tapi kita susah dan hidup pas-pasan,” kesalnya.
Sumber yang sehari-hari bekerja pada salah satu instalasi di RSUD Haulussy ini meyakini, jika RSUD Haulussy masih dijabat dr Nikijuluw pasti jasa BPJS sudah dibayarkan sesuai anggaran yang masukan.
“Coba kalau waktu itu dr Nikijuluw masih jabat direktur pasti sebelum lebaran dan paskah kita sudah dapat jasa. Jadi kita minta ini menjadi perhatian dari direktur,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur RSUD Haulussy Winy Leiwakabessy yang coba dikonfirmasi Siwalima melalui pesan WhatsApp, Senin (30/3) memilih tidak merespon.(S-20)
