AMBON, Siwalima.id – Deputi BPJS Kesehatan Wilayah IX, Asyraf Mursalina, mengatakan tingkat keaktifan peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi Maluku telah melampaui target nasional yang ditetapkan sebesar 80 persen.
Menurut Asyraf, terdapat dua syarat utama untuk menyatakan suatu daerah telah mencapai cakupan semesta jaminan kesehatan atau Universal Health Coverage (UHC). Pertama, minimal 98 persen penduduk harus terdaftar sebagai peserta JKN. Kedua, tingkat keaktifan peserta harus mencapai sedikitnya 80 persen.
"Kita menyatakan cakupan semesta jaminan kesehatan di suatu daerah itu ada dua persyaratan. Pertama cakupan kepesertaan harus lebih dari 98 persen penduduk terdaftar. Kedua, tingkat keaktifan peserta minimal 80 persen," kata Asyraf dalam Media Gathering BPJS Kesehatan bersama Wartawan, di Ambon, Kamis (25/6).
Ia menjelaskan, tingkat keaktifan peserta JKN di Provinsi Maluku saat ini telah mencapai sekitar 85 persen atau melampaui target nasional.
"Nah saat ini kalau kita bicara Provinsi Maluku, tingkat keaktifannya sudah mencapai 85 persen dan ini jauh lebih tinggi dari target nasional sebenarnya," ujarnya.
Meski demikian, Asyraf menilai tingkat keaktifan peserta di Kota Ambon masih perlu ditingkatkan karena belum mencapai angka 80 persen.
Menurut dia, hal tersebut telah dibahas bersama Wakil Wali Kota Ambon yang menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan keaktifan peserta JKN di wilayah tersebut.
"Kami sudah membicarakan dengan Ibu Wakil Wali Kota bahwa perlu ada peningkatan karena masih di bawah 80 persen. Namun pemerintah daerah menyampaikan komitmen dan dukungannya sehingga kita akan sama-sama mengupayakan peningkatan ke depan," katanya.
Bahas Kebutuhan Fasilitas Kesehatan dan SDM
Dalam kunjungannya ke Maluku, BPJS Kesehatan juga menggelar pertemuan bersama Forum Komunikasi dan Forum Kemitraan yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Maluku serta sejumlah organisasi perangkat daerah terkait.
Salah satu isu yang dibahas adalah kebutuhan penambahan fasilitas kesehatan dan sumber daya manusia (SDM) kesehatan di sejumlah wilayah.
Asyraf mengatakan masih terdapat daerah yang membutuhkan tambahan fasilitas kesehatan maupun tenaga medis untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Maluku juga menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi, termasuk mempertahankan dokter spesialis yang bertugas di daerah.
"Pemprov ingin menyediakan dokter spesialis, tetapi sering kali ketika dokter sudah ada dan baru bertugas sekitar satu bulan, yang bersangkutan harus melanjutkan pendidikan. Mencari penggantinya tentu tidak mudah," ujarnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah sepakat menyusun daftar inventarisasi permasalahan yang nantinya akan disampaikan kepada para pembuat kebijakan di tingkat pusat.
Menurut Asyraf, diperlukan kebijakan yang mempertimbangkan kondisi khusus daerah kepulauan seperti Maluku yang berbeda dengan wilayah lain di Indonesia.
Selain bertemu pemerintah provinsi, BPJS Kesehatan juga melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kota Ambon.
Dalam pertemuan tersebut dibahas rencana pembangunan rumah sakit baru milik Pemerintah Kota Ambon serta upaya peningkatan keaktifan peserta JKN di kota tersebut.
Asyraf berharap sinergi antara BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah dapat memperkuat akses layanan kesehatan bagi masyarakat sekaligus mendukung pencapaian target kepesertaan dan keaktifan.(S-25)
