AMBON, Siwalima.id - Mantan Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Ambon, Lona Parinussa dijatuhi hukuman 5 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Ambon. 

Dalam putusannya, majelis hakim yang dipimpin Wilson Shriver didamping dua hakim anggota lainnya menyatakan, terdakwa Lona Parinusa terbukti secara sah dan meyakinkan ber­salah menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya dalam penge­lo­laan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020-2023. 

Akibat perbuatan yang dilaku­kan secara berlanjut tersebut, mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp1,8 miliar. 

Menurut pertimbangan hakim, perbuatan terdakwa terbukti mela­nggar dakwaan subsider Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai­mana pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999, UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No­mor 31 tahun 1999 tentang Pem­berantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 jo Pasal 64 ayat 1.

“Mengadili, menjatuhkan huku­man kepada terdakwa Lona Pari­nusa selama 5 tahun penjara,” ujar hakim.

Selain dihukum pidana badan, terdakwa juga dihukum membayar denda Rp 300 juta dengan keten­tuan, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 100 hari.

Tidak hanya itu, terdakwa juga dibebankan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp931 dikurangi Rp20 juta yang telah disetorkan ter­dakwa sebagai penutup uang keru­gian negara, sehingga uang peng­ganti yang harus harus dibayarkan terdakwa sebesar Rp911 juta.

“Dengan ketentuan dalam kurun waktu satu bulan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, ter­dakwa tidak membayar uang pengganti, maka maka harta benda milik terdakwa disita untuk dilelang guna menutupi uang pengganti. Namun dalam hal ini apabila harta benda terdakwa tidak mencakupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan,”tandas hakim.

Putusan hakim lebih ringan dari tuntutan JPU Kejari Ambon yang sebelumnya menuntut terdakwa 8 tahun penjara. 

JPU menuntut terdakwa mela­nggar pasal 2 sebagaimana dakwaan primair, tetapi hakim memutuskan terdakwa melanggar pasal 3 dak­waan subsidair.

Terhadap putusan hakim, pihak terdakwa melalui kuasa hukumnya, Jack Wenno menyatakan pikir-pikir. Hal serupa dinyatakan oleh JPU, Endang Anakoda.

Dalam kasus ini, JPU Kejari Ambon menyeret tiga terdakwa yakni Lona Parinussa, mantan bendahara BOS, Yuliana Puttileihalat dan Mariantje Latureke. Untuk putusan terhadap terdakwa Mariantje Latu­reke dan Yuliana Puttileihalat, diagendakan berlangsung pekan depan.

Sekedar diketahui, JPU dalam dak­waannya menyatakan dana BOS ta­hun anggaran 2020-2023 sebesar Rp6. 061.519.409. Dengan rincian, pada 2020 sebanyak Rp1.498.638. 309, dan tahun 2021 sebanyak Rp1.563.375.000. 

Sementara pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.474.514.185 dan 2023 sebesar Rp1.524.991.915.

Dalam pengelolaannya, ditemu­kan adanya kekurangan pertang­gung­jawaban pengeluaran, kegiatan fiktif, pembayaran honor guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap yang dibayar tidak sesuai, kegiatan berlanjut yang tidak disertai dengan bukti hukum yang tetap dan sah, dan juga kegiatan tidak sesuai peruntukan,” jelas JPU dalam persidangan.(S-29)