AMBON, Siwalima.id - Gubernur Hendrik Lewerissa menginstruksikan jajarannya untuk melibatkan masyarakat dalam setiap perencanaan pembangunan kedepan.
Instruksi ini disampaikan gubernur dalam sambutannya yang dibacakan Sekda Maluku, Sadli Ie saat membuka Musrenbang Tematik yang berlangsung di salah satu hotel di Ambon, Selasa (3/3).
Dikatakan melalui Musrenbang tematik, pemerintah meneguhkan komitmen untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan dan partisipatif.
“Musrenbang ini adalah wadah di mana suara rakyat tanpa terkecuali kita dengar, kita hargai dan kita wujudkan dalam arah kebijakan pembangunan daerah,” jelasnya.
Partisipasi masyarakat kata gubernur, sangat penting sebagai implementasi atas pelaksanaan Asta cita dan Sapta Cipta yakni memperkuat pembangunan manusia, sains teknologi, pendidikan kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.
Maluku sebagai provinsi yang bercirikan kepulauan tentu memiliki tantangan pembangunan tersendiri baik dari aspek geografis, konektivitas maupun keterbatasan fiskal.
Karena itu pendekatan pembangunan yang berkeadilan dan berbasis kepulauan menjadi sangat penting agar tidak ada satupun wilayah dan kelompok masyarakat yang tertinggal.
“Tema inklusivitas dalam balutan kepulauan adalah bukti pemerintah provinsi Maluku tidak hanya berbicara tentang pembangunan ekonomi dan infrastruktur tetapi juga pembangunan manusia,” ujarnya.
Gubernur lanjutnya berkeinginan dalam masa pemerintahannya kedepan sebab kaum perempuan dapat berdaya, anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang aman dan penyandang disabilitas memperoleh kesetaraan hak dan seluruh masyarakat Maluku hidup dalam martabat yang sama.
Gubernur lanjut Sekda ingin Maluku di bangun dengan hati, menggenggam nilai keadilan sosial dan menjadi teladan bagi daerah lain dalam mewujudkan pembangunan yang bermakna bagi semua untuk wujudkan transformasi menuju Maluku yang maju, adil dan sejahtera menyongsong Indonesia emas 2045.
“Melalui forum ini, pak gubernur berharap seluruh usulan, ide dan rekomendasi yang lahir dari dis-kusi tematik dapat memperkaya dokumen RKPD 2027 dan memperkuat kebijakan daerah agar lebih responsif terhadap kebutuhan ke-lompok rentan,” tegasnya.(S-20)
