PENDIDIKAN adalah salah satu faktor utama dalam sebuah kemajuan bangsa. Bangsa yang maju adalah bangsa yang memiliki pendidikan yang baik. Namun, bagaimana bisa suatu negara dapat maju dan berkembang jika pendidikannya saja tidak merata.
Seperti yang kita semua tahu, bahwa pendidikan di Indonesia belum merata. Pemerataan pendidikan dalam arti pemerataan kesempatan untuk mandapatkan pendidikan yang layak telah lama menjadi masalah yang mendapat banyak perhatian, terutama di negara-negara sedang berkembang.
Pemerataan yang dimaksud disini ialah mencangkup dua aspek penting yaitu persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan keadilan dalam memperoleh pendidikan yang sama dalam masyarakat.
Pendidikan harus mampu menjadi wadah bagi pembangunan bangsa dan membentuk manusia berkulitas. Karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, yang mewajibkan pemerintah bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum.
Pendidikan di Indonesia saat ini masih belum merata. Masih banyak orang-orang yang belum mendapatkan pendidikan yang seharusnya mereka terima sejak umur 6 tahun. Contohnya di kota-kota besar disana sarana dan prasarana pendidikan disana sudah sangat maju. Sedangkan di desa-desa hanya mengandalkan sarana dan prasarana seadanya. Tak hanya sarana dan prasarana saja yang belum merata tetapi juga belum meratanya tenaga pengajar sehingga sekolah-sekolah di desa masih banyak yang membutuhkan guru-guru dari daerah-daerah lain.
Banyak upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pemerataan Pendidikan di Indonesia, seperti menyediakan sekolah gratis mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga SekolaH Menengah Tengah (SMP), membangun sarana dan prasarana yang memadai termasuk sarana olahraga untuk setiap sekolah baik yang di perkotaan maupun pedesaan sesuai kebutuhannya, memberikan kepada siswa yang berprestasi dan/atau dari keluarga yang tidak mampu, dan yang terakhir memberikan subsidi untuk sekolah swasta yang diprioritaskan pada daerah-daerah yang kemampuan ekonominya lemah.
Di Provinsi Maluku, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus melakukan pemetaan distribusi guru di 11 kabupaten/kota.
Pemetaan kebutuhan guru tersebut dilakukan Dikbud Maluku sebagai tindaklanjut dari visi dan Misi Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan wakil gubernur, Abdulah Vanath.
Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku, James Leiwakabessy mengungkapkan pemerataan guru merupakan salah satu arahan gubernur yang harus diselesaikan segera.
“Posisi mutu pendidikan kita saat ini berada di posisi keempat terbawah secara nasional, makanya Pak Gubernur memerintahkan agar dilakukan pemetaan Guru di Maluku,” kata Leiwakabessy.
Menurutnya Dikbud telah melakukan pemetaan terhadap alasan guru-guru enggan ditempatkan di wilayah terpencil yang jauh dari pusat ibu kota kabupaten/kota atau provinsi.
Kondisi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung seperti rumah dinas guru menjadi alasan guru enggan menetap di daerah terpencil ditambah lagi dengan kondisi ekonomi guru yang merasa jauh dari keluarga.
Selain itu, adanya kepentingan kurikulum khususnya mata pelajaran tertentu yang kecenderungannya lebih banyak di sekolah-sekolah yang memberikan peluang untuk sertifikasi.
Kendati demikian, pemerataan guru sangat penting untuk mencapai pemerataan pendidikan yang berkualitas di Indonesia. Ketersediaan guru yang merata dan berkualitas akan memastikan setiap siswa memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang baik, tanpa memandang lokasi geografis atau status sosial ekonomi. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengurangi kesenjangan antar daerah.(*)
