AMBON, Siwalima.id - Peran Gereja Protestan Maluku (GPM) dalam mendorong penguatan sektor pendidikan dan ketahanan pangan lokal mendapat apresiasi dari Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa.

Gubernur mengaku Apa yang dilakukan GPM sebagai langkah yang dapat disinergikan dengan pemerintah guna mencetak sumber daya manusia yang handal untuk menuju Indonesia emas 2045.

Apa yang dilakukan GPM telah sejalan dengan gagasan dalam Sapta Cipta yakni memperkuat pengembangan sumber daya ma­nusia, sain, teknologi, pendidi­kan, kesehatan, prestasi olahraga, kese­taraan gender serta penguatan pe­ran perempuan, pemuda dan pe­nyandang disabilitas,” ucap gubernur dalam sambutan saat pembukaan sidang ke -98 Sidang Klasis GPM Pulau-pulau Lease yang berlangsung di Jemaat GPM Haruku- Sameth, Mi­nggu (8/3).

Pemerintah provinsi kata gubernur telah mencermati dengan sangat baik apa yang dicanangkan GPM dalam menuju satu abad di tahun 2035 nanti.

Dalam satu tahun kepemimpinan, dirinya bersama Wakil Gubernur Abdulah Vanath, indeks pembangu­nan manusia Maluku tahun 2025 terkoreksi naik 0.69 poin atau 0,94 persen menjadi 74,09 atau rata-rata peningkatan 0,76 persen.

Salah satu kontribusi kenaikan IPM ini karena harapan lama sekolah anak usia 7 tahun meningkat 0,1 persen dari tahun sebelumnya.

Capaian ini menunjukan parti­sipasi anak untuk bersekolah cukup tinggi dengan didukung oleh beberapa faktor seperti perhatian orang tua kepada pendidikan anak semakin baik, tingkat kesejahteraan rumah tangga semakin membaik.

“Partisipasi semua elemen masyarakat termasuk gereja untuk pendidikan anak terus berkembang pada aspek pendidikan ini pula kami merasa GPM telah berkontribusi besar untuk kemajuan pendidikan di Maluku,” ujarnya.

Untuk memajukan pendidikan di Maluku, gubernur terus mendorong adanya sinkronisasi program antara gereja dengan pemerintah agar sektor ini semakin tertata baik terma­suk salah satu program yang se­dang diusahakan pelaksanaannya yaitu literasi keagamaan lintas bu­daya yang digagas oleh Dinas Pen­didikan dan Kebudayaan bersama Institut Leimena.

GPM sambungnya telah menun­jukkan langkah positif untuk meng­embangkan sektor pendidikan mela­lui YPPK Dr J.B Sitanala yang terus bergerak bersama pemerintah dae­rah dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul.

Apalagi saat ini salah satu kader terbaik Sarlota Singerin yang berpe­ngalaman menata sistem pendidikan di YPPK Dr J.B Sitanala dan karena memenuhi syarat telah diberikan ke­percayaan dan tanggung jawab untuk memimpin Dinas Pendidikan Maluku.

“Tentu dengan harapan karena berasal dari background dari YPPK  J.B Sitanala beliau pasti tahu dan mampu mengidentifikasi persoalan pendidikan di internal dan mestinya juga mampu menawarkan solusi yang konkret terhadap masalah pendidikan,” tegas Hendrik.

Selain pendidikan, program yang dicanangkan GPM terkait pening­ka­tan kualitas ekonomi keluarga dengan pengerahan seluruh sumber daya jemaat untuk meningkatkan kedau­latan pangan berbasis pangan lokal patut direspon dan didorong bersama.

Karena itu gerakan menanam, melaut beternak dan memasarkan sambung gubernur, merupakan program visioner GPM.

Pemerintah lanjutnya, berharap program itu harus implementasi di seluruh aras jemaat yang ada di GPM baik di Maluku maupun Maluku Utara.

Mengapa pandang ini penting, karena dalam waktu yang dekat ini akan dibangun proyek pengemba­ngan blok abadi Masela dan bebe­rapa proyek infrastruktur lain yang akan menyerap tenaga kerja sangat banyak.

Tenaga kerja itu bukan hanya berasal dari lokal Maluku saja, tapi juga berasal dari luar Maluku, sehingga ada kebutuhan untuk menyediakan pangan yang cukup,” bebernya.

Hendrik menegaskan jika tidak diantisipasi dengan baik maka pasti akan terjadi inflasi dan hal itu merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari karena begitu banyak orang butuh pangan.

Gagasan ini lanjutnya adalah bentuk kontekstualisasi pembangu­nan sesuai dengan kondisi geografis Maluku sebagai provinsi Kepulauan termasuk Klasis GPM P.P Lase sebagai Klasis kepulauan, dimana pemerintah terus berusaha melaku­kan inovasi pembangunan dalam paradigma kepulauan termasuk dengan terus mendorong pember­lakuan undang-undang kepulauan.

Pada sisi sosial, dalam relasi antar masyarakat, Pemprov tetap yakin pada peran GPM melalui pendidikan budaya damai dan dalam konteks Lease harus ditempatkan dalam suatu lingkup sosiologis dengan Maluku Tengah.

Ia juga berharap pemerintah negeri di Lease, tetap membangun koordinasi dan komunikasi tiga batu tungku dengan gereja untuk mem­perkuat pendidikan perdamaian

Selain itu dapat menyelesaikan seluruh masalah melalui komunikasi budaya yang santun bermartabat dan berkeadilan kemanusiaan.

“Ingatlah di tanah kita Lease ini perjuangan untuk kemanusiaan telah membawa kemerdekaan bagi seluruh bangsa Indonesia. Jadi api perjuangan Pattimura itu adalah terang perda­maian untuk dunia. Biarlah semangat itu yang kita bawa dalam membangun relasi antar negeri adat antar mas­yarakat adat dan antar jemaat di Maluku,” harapnya.(S-20)