AMBON, Siwalima.id - Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas, memastikan, ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah Maluku tetap aman di tengah antrean panjang yang sempat terjadi di sejumlah SPBU.
Hal itu disampaikan usai rapat forum discussion bersama Komisi II DPRD Maluku yang membahas penyediaan, pendistribusian, hingga penentuan harga BBM.
“Menyikapi kondisi dua hari terakhir, itu lebih kepada panic buying yang dilakukan masyarakat, kemungkinan karena isu-isu yang beredar di media sosial,” kata Abbas, kepada wartawan usai RDP dengan Komisi II DPRD Maluku, berlangsung di ruang Rapat Komisi II, Rabu (1/4).
Ia menegaskan, hingga 1 April tidak ada kenaikan harga BBM, baik dari pemerintah maupun pihak Pertamina. Informasi res-mi, lanjutnya, selalu disampaikan melalui kanal resmi perusahaan.
“Sampai hari ini tidak ada kenaikan harga. Kalau ada perubahan, pasti diumumkan secara resmi,” tegasnya.
Dari sisi ketersediaan, Pertamina memastikan stok dalam kondisi aman. Bahkan, distribusi sempat diperpanjang hingga malam hari untuk mengantisipasi lonjakan permintaan.
“Kalau stok tidak aman, tidak mungkin kami menambah jam distribusi sampai pukul 23.00 WIT. Artinya stok tersedia dan terus disuplai,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pasokan BBM untuk Kota Ambon disuplai dari Integrated Terminal Wayame yang juga menopang distribusi ke wilayah Papua dan Maluku secara keseluruhan.
“Berdasarkan informasi dari Integrated Terminal Manager Wayame, stok tersedia sekitar 20 hari. Tapi perlu dipahami, ini bukan berarti 20 hari habis, karena distribusi berjalan terus, ada masuk dan keluar,” jelasnya.
Terkait antrian panjang di SPBU, Abbas menilai hal tersebut murni akibat kepanikan masyarakat yang membeli BBM secara berlebihan, bahkan dalam jumlah kecil.
“Ada yang kami temui hanya mengisi dua liter tapi ikut antre. Ini yang membuat penumpukan. Seolah-olah besok BBM tidak ada, padahal distribusi terus berjalan,” ungkapnya.
Menurutnya, perubahan pola konsumsi masyarakat juga turut memperparah antrean. Jika biasanya pembelian dilakukan saat BBM hampir habis, kini mas-yarakat memilih membeli lebih awal karena khawatir kehabisan.
“Yang biasanya tunggu hampir habis baru beli, sekarang masih sisa sudah ikut antre. Ini yang menyebabkan penumpukan,” katanya.
Pertamina pun menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum tentu benar. “Kami minta masyarakat mencari informasi dari sumber resmi dan tidak terpancing isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Selain itu, masyarakat juga diminta untuk melakukan pembelian secara wajar dan menggunakan BBM sesuai kebutuhan. “Pembelian jangan berlebihan, gunakan secukupnya. Ini penting agar distribusi tetap merata,” tandasnya.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV. Dumatubun mengatakan, Pertamina Patra Niaga senantiasa melaksanakan kebijakan Pemerintah, termasuk dalam hal penetapan harga BBM. Di sisi lain, dilakukan juga berbagai upaya strategis seperti negosiasi dengan supplier dan optimalisasi distribusi untuk memastikan ketersediaan energi tetap terjaga bagi masyarakat.
Masyarakat juga diharapkan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipastikan kebenarannya, yang berpotensi memicu kepanikan atau panic buying. Partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga konsumsi yang wajar akan sangat membantu kelancaran distribusi energi di lapangan.
“Apabila mayarakat membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135 atau melalui saluran resmi www.pertaminapatraniaga.com,” tulis Roberth dalam rilis tersebut.
Ketua Komisi II DPRD Maluku, Irawadi, memastikan stok BBM di wilayah Maluku dalam kondisi aman dan tidak mengalami kelangkaan seperti yang ramai diperbincangkan beberapa hari terakhir.
Kepastian itu disampaikan setelah Komisi II DPRD Maluku menggelar rapat bersama Pertamina dan sejumlah stakeholder terkait guna mengklarifikasi kondisi riil penyediaan dan distribusi BBM di daerah tersebut.
“Kesimpulannya, untuk dua puluh hari ke depan dari seluruh produk, stok aman. Tidak ada kelangkaan,” kata Irawadi.
Ia menegaskan, kondisi antrean panjang yang terjadi di sejumlah SPBU dan Pertashop bukan disebabkan oleh kekosongan stok, melainkan akibat meningkatnya aktivitas masyarakat pasca libur panjang, ditambah isu kenaikan harga BBM yang memicu kepanikan.
“Kalau kelangkaan itu berarti tidak ada BBM yang dijual. Tapi ini ada, hanya terjadi antrean. Itu karena hari pertama masuk kerja, anak sekolah mulai masuk, lalu muncul isu kenaikan harga yang membuat masyarakat panik,” jelasnya.
Menurutnya, kepanikan tersebut membuat masyarakat berbondong-bondong membeli BBM, bah-kan dalam jumlah kecil, namun rela mengantre berjam-jam.
Ia juga memastikan, hingga saat ini belum ditemukan adanya praktik penimbunan BBM oleh pihak tertentu. Meski begitu, pengawasan tetap harus diperketat dengan melibatkan berbagai pihak.
“Kami belum menemukan adanya penimbunan. Tapi kami minta pengawasan dilakukan bersama, baik oleh Pertamina, aparat kepolisian, maupun dinas terkait,” tegasnya.
Irawadi pun mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terpancing isu yang belum tentu benar.
Cegah Pembelian Jerigen
Antrean panjang di sejumlah SPBU di Kota Ambon dalam beberapa hari terakhir mendapat sorotan serius DPRD. Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Body Wane Mailuhu, mendesak Pertamina untuk memperketat pengawasan distribusi BBM, khususnya terhadap pembelian menggunakan jerigen.
Mailuhu mengaku prihatin dengan fenomena antrean yang kian meluas. Ia menilai kondisi tersebut dipicu kepanikan masyarakat yang khawatir akan terjadinya kelangkaan BBM.
“Pertamina sudah memastikan stok BBM di Kota Ambon dalam kondisi aman. Karena itu, masya-rakat diimbau tidak melakukan panic buying atau terpengaruh informasi yang belum tentu benar,” ujar Mailuhu kepada wartawan di Baileo Rakyat Belakang Soya Rabu (1/4).
Ia mengungkapkan, Komisi II DPRD telah menggelar rapat internal guna membahas persoalan tersebut. Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan melakukan kunjungan ke Depot Pertamina Wayame untuk memastikan langsung ketersediaan stok serta memperoleh penjelasan resmi dari pihak Pertamina.
Lebih lanjut, Mailuhu menegaskan pentingnya pengawasan ketat di SPBU agar tidak melayani pembelian BBM menggunakan jerigen. Menurutnya, praktik tersebut bertentangan dengan aturan dan berpotensi memicu penimbunan.
“Pembelian BBM menggunakan jerigen dilarang karena rawan disalahgunakan. Untuk itu, Pertamina harus memperketat pengawasan agar distribusi tetap tepat sasaran,” tegasnya. (S-26/S-10/S-27)
