AMBON, Siwalimanews – Maluku masih menjadi wilayah rawan konflik sosial yang terjadi dalam skala kecil maupun sedang.

Guna mengatasi itu, Polda Maluku selalu mengedepankan pendekatan persuasif berbasis kearifan lokal.

Polda Maluku selalu mengede­pankan pendekatan persuasif berba­sis kearifan lokal dalam menangani dan mencegah konflik sosial. Pe­negakan hukum, menjadi langkah terakhir apabila upaya dialog dan mediasi tidak membuahkan hasil, terang Kabid Humas Polda Maluku Kombes Rositah Umasugi saat dialog publik yang berlangsung di RRI Ambon, Selasa (7/10).

Hadir pada saat itu sejumlah narasumber seperti Kabid Kewas­padaan Nasional Badan Kesbangpol Linmas Provinsi Maluku Farit Ha­tala, Sosiolog Maluku Paulus Koritelu, Direktur Pascasarjana UIN AM Sangadji Ambon Hasbollah Toisuta.

“Kami tidak pernah mengesam­pingkan pranata sosial dan adat dalam setiap penyelesaian masalah. Kearifan lokal sangat membantu kami dalam mencegah dan menun­tas­kan potensi konflik,” ujar Ro­sitah.

Ia menjelaskan, banyak konflik di Maluku muncul akibat persoalan hukum yang belum tuntas sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan memicu masalah baru.

Karena itu, pihaknya terus mem­perkuat kerja sama dengan seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat untuk menjaga situasi kamtibmas yang kondusif.

Rositah juga menyinggung program “Baileo Manise” yang digagas Polda Maluku. Program ini menjadi wadah perdamaian yang melibatkan tokoh agama, masyarakat, dan pemuda sebagai mediator dalam penyelesaian konflik.

“Kapolda selalu mengingatkan agar semangat hidup orang basu­dara terus dirawat. Nilai ini adalah warisan leluhur yang harus kita jaga untuk mewujudkan Maluku manise yang damai dan sejahtera,” tuturnya.

Ia menghimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap infor­masi yang beredar di media sosial dan tidak menyelesaikan persoalan dengan kekerasan.

“Siapa pun yang bermasalah ha­rus berani bertanggung jawab tanpa melibatkan pihak lain,” tegasnya.

Sementara itu, Hasbollah Toisuta menilai konflik sosial kerap dipicu perebutan sumber daya, gagalnya relasi sosial, serta perbedaan identi­tas suku dan agama.

Menurutnya, kearifan lokal harus dimanfaatkan sebagai instrumen perdamaian.

“Leluhur kita sudah menanamkan nilai-nilai budaya untuk mencegah konflik. Di UIN Ambon, kami me­ngembangkan program pela pendi­dikan, mengikat hubungan persau­daraan antar sekolah yang berbeda latar belakang agama sebagai ben­tuk rekayasa sosial menuju perda­maian,” kata Hasbollah.

Sosiolog Maluku, Paulus Kori­telu, menyoroti aspek kebijakan yang turut memicu potensi konflik.

Ia menilai, penyamarataan status desa adat dan non-adat dalam undang-undang menyebabkan mas­yarakat kehilangan akar budaya.

“Raja di suatu negeri biasanya berasal dari garis keturunan tertentu. Namun kini, siapapun bisa diangkat dan ini menjadi potensi konflik yang perlu diantisipasi,” ujarnya.

Paulus menambahkan, generasi muda menjadi kelompok paling rentan terhadap gesekan sosial.

“Konflik dan damai ibarat dua sisi mata uang. Kita harus membimbing generasi muda agar mampu menge­lola konflik dengan baik demi Maluku yang aman dan damai,” katanya.

Dari sisi Pemerintah Provinsi Ma­luku yang diwakili Kabid Kewas­padaan Nasional Kesbangpol Farit Hatala menekankan pentingnya sinergi antar lembaga.

Ia mengajak seluruh elemen mas­yarakat untuk memperkuat koordi­nasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan tokoh mas­yarakat.

“Sinergitas antara pembuat kebi­jakan dan penegak hukum sangat penting dalam pencegahan serta pena­nganan konflik. Tantangan yang kita hadapi hari ini justru men­jadi momentum untuk memperkuat kerja sama lintas sektor,” ujarnya.(S-25)