AMBON, Siwalima.id - Polemik di tingkat mata rumah parentah Negeri Soya, hingga kini belum juga usai untuk menentukan siapa yang berhak menjadi raja.
Padahal Pemerintah Kota Ambon telah melakukan segala upaya namun belum ada kata sepakat siapa yang berhak, termasuk melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN).
Pejabat Sekretaris Kota Ambon (Sekot), Robby Sapulette menjelaskan proses musyawarah internal keluarga mata rumah parentah belum juga menghasilkan kata sepakat.
“Semua amar putusan PT TUN sudah kami jalankan, termasuk memfasilitasi pertemuan para pihak yang bersengketa,” tegas Robby di Balai Kota, Senin (22/6).
Ia menjelaskan, inti persoalan saat ini berada di internal anak-anak mata rumah parentah, yang memiliki kewenangan menentukan figur calon raja Negeri Soya.
Pemkot Ambon, lanjutnya, telah berupaya maksimal dengan mempertemukan kedua belah pihak dan memberikan ruang seluas-luasnya untuk bermusyawarah secara kekeluargaan.
“Kami sudah mempertemukan para pihak dan mengembalikan proses ini kepada mereka untuk bermusyawarah. Namun hingga pertemuan terakhir, belum juga tercapai kesepakatan,” ujarnya.
Robby menegaskan, penyelesaian secara adat dan kekeluargaan tetap menjadi harapan utama pemerintah, mengingat pihak-pihak yang bersengketa masih memiliki hubungan kekerabatan.
Namun demikian, ia menekankan pemerintah tidak bisa membiarkan Negeri Soya terus berada dalam kondisi tanpa pemimpin adat definitif dalam waktu yang berkepanjangan.
“Kalau ruang musyawarah yang sudah diberikan tidak juga menghasilkan keputusan, maka pemerintah akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan,” tegasnya.
Saat ini, roda pemerintahan Negeri Soya masih dijalankan oleh Penjabat KPN. Meski demikian, ia berharap segera ada raja atau definitif sesuai mekanisme adat yang berlaku.
“Penjabat KPN hanya bersifat sementara. Lebih baik Negeri Soya segera memiliki raja definitif agar pemerintahan adat dapat berjalan stabil,” pintanya.
Pemkot Ambon memastikan seluruh kewenangan dan tahapan yang menjadi tanggung jawab pemerintah telah dilaksanakan.
“Keputusan akhir berada pada kesepakatan internal mata rumah parentah. Jika kebuntuan berlanjut, langkah tegas disebut akan segera dipertimbangkan demi kepastian pemerintahan adat di Negeri Soya,” ujarnya.(S-30)
