AMBON, Siwalimanews – Pemerintah pusat melakukan pemotongan besar-besaran ter­hadap anggaran transfer ke daerah-daerah.

Kota Ambon menjadi salah satu kota yang terdampak paling besar. Pasalnya, Dana Alokosi Umum (DAU) dipotong hingga Rp163 miliar.

Parahnya, selain DAU, Pemkot Ambon tidak kebagian sepeser­pun Dana Alokasi Khusus (DAK) alias nihil.

“Saya tidak bisa berkomentar soal ini, yang menetapkan itu Pemerintah Pusat, ada yang bilang pertimbangan-pertimbangnya soal perkembangan global serta perkembangan nasional yang mempengaruhi. Tapi yang pasti didalam sistem bernegara, pe­merintah daerah harus patuh dan taat kepada kebijakan pemerintah pusat, walaupun sebenarnya itu sangat menyusahkan kita di daerah,” jelas Walikota Ambon, Bo­dewin Wattimena kepada war­tawan usai Paripurna di DPRD Kota Ambon, Selasa (7/10)

Ketergantungan Pemkot Ambon akan transfer pusat akan berpe­ngaruh terhadap kebijakan Pem­pus tersebut. Apalagi ditengah efisiensi yang membuat APBD Ko­ta Ambon terdampak penyesuaian.

“163 miliar itu banyak loh, bagi daerah dengan PAD Rp1 trilliun itu tidak berpengaruh tapi kan Kota Ambon masih 200 miliar lebih, jadi sangat berpengaruh. Untuk itu Pemerintah Kota harus menye­suaikan dengan itu, yang pasti belanja pembangunan akan semakin berkurang,“ ujarnya.

Mantan Sekretaris DPRD Maluku ini mengaku telah mengusulkan DAK sesuai kebutuhan perbidang, hanya saja usulan tersebut tidak terakomodir.

“DAK sudah kita usulkan, kita usulkan itu perbidang, misalnya tahun 2025 DAK kita untuk peningkatan infrastruktur jalan diusulkan Rp28 miliar, tapi dipotong hingga nol padahal itu sudah masuk APBN, tapi karena efisiensi maka dinolkan,” ungkap­nya.

Dengan pemotongan transfer pusat yang signifikan tersebut, walikota menegaskan akan mem­perkuat PAD sebagai salah satu sumber pembiayaan daerah.

“Kalau kita terus berharap terhadap dana transfer pusat maka pada waktunya kita tidak bisa membangun apa-apa di Kota Ambon. Nah kalau kita mau bikin Kota Ambon semakin maju, kita mesti memanfaatkan potensi yang kita miliki dengan cara meningkatkan PAD. Misalnya dengan meman­faatkan aset daerah yang kita miliki untuk menambah pendapatan daerah,“ tandasnya.(S-10)