Sungguh miris Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru selama empat tahun sejak 2020 hingga 2024 tidak membayar biaya kuliah 299 mahasiswa STIKES Pasapua Ambon.
Biaya kuliah ratusan mahasiswa ini ditanggung oleh Pemkab, karena selama empat tahun tidak dibayarkah, maka akhirnya mereka dikeluarkan dari kampus dan asrama.
Alhasilnya puluhan mahasiswa yang tergabung dalam GMKI dan HMI cabang Aru bersama tua-tua adat Ursia Urlima menyeruduk Kantor Bupati Aru, Selasa (2/9).
Kali ini tidak main-main, tua-tua adat Ursia Urlima ikut serta bersama GMKI dan HMI cabang Aru sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap masa depan generasi Aru yang nasibnya terkatung-katung di kampus STIKES Pasapua Ambon.
Aksi ini dilakukan, karena Pemkab Aru seakan tidak menyikapi dan kurang peduli terhadap nasib ratusan anak daerah yang sedang mengikuti kuliah di STIKES Pasapua Ambon.
Selain itu, DPRD dalam rapat dengar pendapat bersama pemda, telah keluarkan rekomendasi agar Pemda dan DPRD bertemu langsung dengan pihak kampus STIKES Pasapua Ambon, tetapi itu tidak dilakukan pemda, malah DPRD sendiri yang ke Kampus STIKES.
Utang kampus STIKES Pasapua Ambon belum di bayarkan oleh Pemda dari tahun 2020-2024
Mahasiswa ini adalah anak-anak yang merupakan putra putri Aru yang demi mengenyam pendidikan, apakah harus diabaikan seperti ini.
Setelah melakukan orasi di depan Kantor Bupati, akhirnya bupati meminta perwakilan dan para tua adat bertemu langsung dengan bupati membahas masalah dimaksud.
Sementara itu Bupati yang dijegat wartawan usai pertemuan dengan perwakilan menolak berkomentar, dengan alasan harus makan sehingga bupati buru-buru naik mobil dinasnya dan pulang.
Sementara berdasarkan informasi yang didapat, hasil pembicaraan tersebut, bupati janji akan membentuk tim untuk menelusuri penyebab hingga mahasiswa di keluarkan dari kampus, baik itu di Ambon maupun Makassar dan lainnya, terkait dengan administrasi MoU.
Selain nasib puluhan mahasiswa stikes Pasapua Ambon hingga kini belum jelas karena Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru belum melunasi biaya perkuliahan sejak tahun 2020 lalu.
Kampus yang terletak Suli, Kabupaten Maluku Tengah telah bekerja sama dengan Pemkab Aru untuk mendidik mahasiswa bumi jargaria namun kondisi mahasiswa memprihatin.
Kita berharap, Pemkab Kepulauan Aru secepatnya bentuk tim untuk menelusuri berapa besar biaya utang yang harus dibayarkan, tetapi juga harus secepatnya membayar biaya kuliah mahasiswa yang sudah 4 tahun tidak dibayarkan.
Pemkab Kepulauan Aru jangan tutup mata, tetapi harus segera bertindak bagi kepentingan masyarakat, terutama mahasiswa yang merupakan generasi bangsa dan negara.
Sangat disayangkan kalau janji Pemkan Kepulauan Aru untuk membayar biaya kuliah kemudian diabaikan, maka tentu saja akan menimbulkan presen buruk bagi pemda sendiri tetapi juga bertambah angka pengangguran.
Ditakutnya jika masalah ini tidak diatasi secepatnya akan semakin lebih meluas, apalagi tua-tua adat juga sudah turun tangani suarakan. (*)
