KETIKA Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,61% pada Q1-2026 (BPS, 5/5/2026) pemerintah memiliki alasan untuk berpuas diri. Namun, hanya beberapa minggu kemudian mahasiswa turun ke jalan di berbagai kota pada, Jumat (15/6).

Bagi sebagian orang, kedua peristiwa itu tampak saling bertentangan. Bagaimana mungkin ekonomi yang tumbuh di atas 5% justru diiringi meningkatnya keresahan sosial?

Sesungguhnya tidak ada kontradiksi yang terjadi di sana, yang terjadi adalah benturan antara dua cara membaca realitas ekonomi. Pemerintah membaca ekonomi melalui statistik. Mahasiswa membacanya melalui pengalaman sehari-hari. Statistik melihat pertumbuhan. Masyarakat melihat harga pangan yang terus naik, pekerjaan berkualitas yang semakin sulit diperoleh, nilai tukar rupiah yang rapuh terhadap gejolak global, dan berbagai program pemerintah yang memerlukan pembiayaan fiskal dalam jumlah sangat besar. Karena itu, yang sedang dipersoalkan bukan sekadar angka pertumbuhan, namun kualitas dan keberlanjutan pertumbuhan itu sendiri.

Di sinilah laporan Indonesia Economic Prospects 2026 dari World Bank yang diluncurkan Juni 2026 menjadi relevan. Berbeda dengan optimisme yang lazim mengiringi publikasi angka pertumbuhan, Bank Dunia justru mengangkat tema Managing Risks, Unlocking Productivity. Pesannya sederhana tetapi mendasar, yaitu Indonesia tidak dapat terus mengandalkan konsumsi dan belanja pemerintah sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi. Pada akhirnya, kemajuan bangsa tidak ditentukan oleh seberapa besar uang dibelanjakan, melainkan seberapa besar produktivitas yang berhasil diciptakan (Simatupang, 2026).

Paradoksnya, data BPS menunjukkan pertumbuhan 5,61% tersebut justru sangat bergantung pada faktor-faktor konsumtif. Konsumsi rumah tangga menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan. Sementara itu konsumsi pemerintah melonjak 21,81% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Di dalamnya terdapat pembayaran THR dan gaji ke-14, pengangkatan ASN baru, peningkatan belanja barang dan jasa pemerintah, serta pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari total pertumbuhan ekonomi 5,61%, konsumsi pemerintah menyumbang sekitar 1,26 poin persentase. Jika diasumsikan MBG ber­kontribusi sekitar 30-50% terhadap kenaikan tersebut, maka program ini menyumbang sekitar 0,4–0,6 poin pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan kata lain, tanpa MBG pertumbuhan ekonomi mungkin hanya berada di kisaran 5,0–5,2%. 

Secara jangka pendek, tidak ada yang salah dengan mekanisme tersebut. Ketika pemerintah membelanjakan uang, permintaan meningkat. Ketika permintaan meningkat, produksi bertambah. Ketika produksi bertambah, pertumbuhan ekonomi naik.

Itulah resep klasik Keynesian yang selama puluhan tahun digunakan banyak negara untuk mencegah perlambatan ekonomi. Namun persoalannya tidak berhenti pada terciptanya pertumbuhan. Persoalan yang lebih penting adalah sumber pembiayaan pertumbuhan itu sendiri.

Isu Defisit

Dari uraian di atas, kita memasuki isu defisit sebagai isu utama. Pertumbuhan yang didorong oleh ekspansi belanja pemerintah selalu membawa konsekuensi fiskal. Setiap tambahan pengeluaran yang tidak diimbangi peningkatan penerimaan akan mempersempit ruang fiskal negara pada masa depan. Bank Dunia mengingatkan bahwa rasio penerimaan Indonesia masih relatif rendah dibandingkan kebutuhan pembangunan yang terus meningkat. Pada saat yang sama, berbagai program prioritas pemerintah memerlukan anggaran semakin besar. Karena itu, pertanyaan yang rele­van bukan lagi berapa besar uang yang dibelan­jakan negara, melainkan apa yang dihasilkan oleh setiap rupiah yang dibelanjakan.

Mahasiswa yang turun ke jalan sebenarnya tidak sedang memperdebatkan MBG semata. Mereka mengkhawatirkan kemungkinan Indonesia sema­kin bergantung pada APBN untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi. Kekhawatiran itu berangkat dari pertanyaan sederhana, yaitu jika hari ini pertumbuhan dibeli dengan pengeluaran semakin besar, siapa yang akan membayar tagihannya di masa depan?

Dalam ekonomi pembangunan, defisit bukanlah dosa. Hampir semua negara maju pernah meng­gunakan defisit untuk membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas manusia, dan memper­cepat industrialisasi. Persoalannya bukan ada atau tidaknya defisit, melainkan kualitas defisit tersebut.

Defisit yang digunakan untuk membiayai inves­tasi produktif akan menciptakan kapasitas ekonomi baru yang pada akhirnya mampu mem­bayar dirinya sendiri. Sebaliknya, defisit yang lebih banyak meno­pang konsumsi akan menghasilkan pertumbuhan sesaat tanpa memperbesar kemampuan ekonomi menghasilkan pendapatan di masa depan.

Di titik inilah kritik mahasiswa, peringatan Bank Dunia, dan pandangan Simatupang sesungguhnya bertemu. Antara lain mahasiswa berbicara me­ngenai risiko fiskal, Bank Dunia berbicara produk­tivitas, sementara Simatupang berbicara mengenai transformasi ekonomi. Ketiganya sedang membi­carakan masalah yang sama dari sudut pandang berbeda, yaitu bagaimana mencegah Indonesia terjebak dalam pertumbuhan yang terlihat tinggi di atas kertas, tetapi tidak cukup produktif menopang dirinya sendiri.

Dalam konteks itulah perdebatan mengenai MBG seringkali meleset dari sasaran. Publik terjebak dalam pilihan biner, antara mendukung atau menolak. Padahal pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apakah program tersebut mampu menghasilkan peningkatan produktivitas yang sebanding dengan biaya fiskalnya.

Jika MBG hanya menghasilkan konsumsi, maka ia adalah pengeluaran. Namun jika MBG berhasil meningkatkan kesehatan, kualitas belajar, dan kapasitas kognitif generasi muda Indonesia, maka ia merupakan investasi sumber daya manusia yang hasilnya baru terlihat satu atau dua dekade mendatang. Perdebatan yang sesungguhnya bukanlah antara mendukung atau menolak MBG. Perdebatan yang sesungguhnya adalah apakah Indonesia sedang menggunakan ruang fiskalnya untuk membangun produktivitas masa depan atau sekadar membeli pertumbuhan jangka pendek.

Bahaya Delusi Pertumbuhan

Delusi pertumbuhan adalah keyakinan bahwa angka pertumbuhan yang tinggi dengan sendirinya merupakan tanda keberhasilan pembangunan. Sejarah ekonomi dunia menunjukkan banyak negara mampu tumbuh tinggi selama bertahun-tahun tanpa pernah berhasil membangun fondasi ekonomi yang kokoh. Pertumbuhan dapat muncul dari ledakan harga komoditas, eks­pansi konsumsi, atau pe­ningkatan belanja peme­rintah. Namun kemajuan yang berkelanjutan hanya lahir dari produktivitas yang lebih tinggi.

Karena itu demonstrasi mahasiswa tidak seharusnya dibaca sebagai penolakan terhadap pertumbuhan ekonomi. Demonstrasi tersebut lebih tepat dipahami sebagai pertanyaan kritis terhadap kualitas pertumbuhan itu sendiri: apakah pertumbuhan hari ini sedang membangun kapasitas ekonomi masa depan atau hanya mengonsumsi ruang fiskal yang semakin terbatas?

Pada akhirnya Indonesia tidak sedang memilih antara pertumbuhan atau pemerataan, antara MBG atau disiplin fiskal, antara pemerintah atau mahasiswa. Tantangan yang sesungguhnya adalah memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan negara menghasilkan produktivitas lebih besar daripada biaya yang ditanggung masyarakat.

Penutup

Pertumbuhan 5,61% adalah kabar baik. Tetapi sejarah pembangunan mengajarkan bahwa pertanyaan yang lebih penting bukanlah seberapa cepat ekonomi tumbuh hari ini. Pertanyaan yang menentukan masa depan bangsa adalah: Apakah pertumbuhan itu membuat Indonesia lebih produktif besok?

Jika jawabannya belum meyakinkan, maka demonstrasi di jalanan bukanlah tanda kegagalan ekonomi. Ia justru merupakan pengingat bahwa pembangunan tidak boleh berhenti pada angka-angka yang tampak indah dalam laporan statistik.Oleh: Batara Maju Simatupang, Direktur Program MM Indonesia Banking School Jakarta, Assoc. Prof. Kepakaran Perbankan  (*)(*)