DOBO, Siwalima.id - Bupati Aru, Timotius Kaidel, meminta seluruh nelayan Aru segera mendaftarkan kapal dan kapasitas mesin ke dalam sistem agar mendapatkan penyaluran BBM.
Langkah tersebut dinilai penting agar kuota BBM subsidi yang disediakan pemerintah dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil nelayan di daerah tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Bupati saat berdiskusi bersama para nelayan usai penandatanganan MoU antara Pemkab Kepulauan Aru dan Asosiasi Nelayan Aru di kantai II Kantor Bupati, Senin (22/6).
Menurut Kaidel, masih terdapat nelayan yang belum terdata sehingga kebutuhan BBM subsidi mereka belum masuk dalam perhitungan kuota yang disediakan pemerintah.
"Akibatnya, distribusi BBM subsidi belum sepenuhnya menjangkau seluruh nelayan yang berhak menerima," jelasnya.
Dikatakan, nelayan yang memiliki kapal maupun mesin tempel harus segera didaftarkan, kalau tidak terdaftar, maka kebutuhan BBM mereka tidak masuk dalam perhitungan kuota.
Olehnya, ia meminta segera dilakukan pendataan agar kuota yang tersedia bisa disesuaikan dengan kebutuhan sebenarnya.
Ia juga mengingatkan agar nelayan memanfaatkan fasilitas pengisian BBM yang memang diperuntukkan bagi sektor perikanan dan tidak membeli BBM subsidi di SPBU darat yang disediakan untuk kendaraan bermotor.
Pemerintah telah menyiapkan jalur distribusi khusus bagi nelayan melalui fasilitas yang tersedia di kawasan pesisir sehingga penyaluran subsidi dapat tepat sasaran.
"Kita ingin BBM subsidi ini benar-benar dinikmati nelayan. Karena itu semua harus terdata dengan baik, jika seluruh nelayan sudah terdaftar dan kebutuhan meningkat, pemerintah daerah bisa mengusulkan tambahan kuota sesuai kondisi di lapangan," ujarnya.
Selain itu, ia berharap Asosiasi Nelayan dapat membantu proses pendataan dan pendaftaran nelayan aktif, agar tidak ada lagi nelayan yang kesulitan memperoleh BBM subsidi saat melaut.
Sementara itu, Sekretaris Asosiasi Nelayan Kabupaten Kepulauan Aru, Rocky Mantaiborbir menjelaskan kehadiran pihaknya tidak hanya hanya memberikan perlindungan kepada nelayan, tetapi juga melakukan pemberdayaan.
Menurutnya, pembentukan asosiasi bukanlah proses yang mudah, Organisasi tersebut telah melalui perjalanan panjang selama bertahun-tahun sebelum akhirnya mendapatkan pengakuan dan menjalin kerja sama resmi dengan pemerintah daerah.
"Kami hadir untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi nelayan. Prosesnya tidak mudah," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia mengakui berbagai persoalan di lapangan masih sering terjadi, termasuk praktik-praktik yang menyebabkan nelayan mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasi maupun pengajuan dokumen perikanan.
Ia mencontohkan, rumitnya proses administrasi terkadang membuat sebagian nelayan mengambil jalan pintas dengan menurunkan kapasitas kapal atau gross tonnage (GT) agar lebih mudah mengurus dokumen.
"Kalau sistem masih dikendalikan manusia, tentu masih ada peluang terjadinya penyimpangan, karena itu kehadiran asosiasi diharapkan bisa menjadi jembatan antara nelayan dan pemerintah agar setiap persoalan dapat diselesaikan secara transparan dan adil," ujarnya.
"Kepada seluruh nelayan di Kabupaten Kepulauan Aru untuk mendukung langkah pemerintah daerah dan bekerja sama dengan asosiasi demi mewujudkan tata kelola sektor perikanan yang lebih baik," ajaknya.(S-11)
