AMBON, Siwalimanews – Walikota Ambon Bodewin Wattimena mengaku, dalam waktu dekat akan melaksanakan  seleksi terbuka untuk mengisi tujuh jabatan pimpinan tinggi pratama.

Tujuh jabatan yang masih kosong diantaranya, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Perindag, Kepala Dinas Koperasi, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BPBD, Kepala Dinas Perikanan serta Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

“Dalam waktu dekat, mungkin dalam beberapa hari kedepan segera dilakukan seleksi terbuka bagi pimpinan tinggi pratama untuk mengisi 7 jabatan yang masih kosong,” ucap walikota saat apel pagi bersama jajaran ASN di Lingkup Pemerintah Kota Ambon, Senin (6/10).

Untuk itu, walikota menginstruksikan kepada seluruh ASN yang memenuhi syarat untuk dapat mendaftar diri.

“Bagi yang memenuhi syarat silahkan mendaftar,” ucap walikota.

Nantinya kata walikota, setelah penataan pada 7 jabatan pimpinan tinggi pratama ini selesai, barulah dilakukan penataan untuk pejabat eselon 3 dan eselon 4.

“Kita berupaya untuk menginventarisir dan mengisi seluruh OPD sehingga  pegawai dapat ditata secara menyeluruh hingga ke tingkat kelurahan,” jelas walikota.

Dalam apel bersama tersebut, walikota juga mengarahkan agar para kades, raja dan lurah untuk segera melaksanakan program bertemu rakyat yang telah digagasnya beberapa waktu lalu. Sebab hal itu dilaksanakan untuk menjawab kepentingan dan aspirasi dari warga kota.

“Kemudian untuk para camat, segera instruksikan para kades, raja dan  lurah agar segera gelar berbicara dengan rakyat. Apabila desa, negeri dan kelurahan yang tidak melakukan kegiatan berbicara dengan warga, maka yang akan bertanggungjawab adalah camat atau lurah,” ancam walikota.

Selain itu, walikota juga menyoroti tentang OPD yang lambat dalam mengajukan laporan pertanggungjawaban keuangan awal kepada BPK. Hal ini, mesti menjadi perhatian serius, karena diduga ada sekretaris OPD yang belum paham tentang membuat laporan pertanggungjawaban maupun bendahara.

“Kemudian soal BPK yang telah selesai lakukan pemeriksaan awal tentang kinerja pengelolaan keuangan. Terkait hal ini jauh sebelum itu saya sudah tegaskan untuk OPD pastikan laporan harus diselesaikan tepat waktu. Tetapi nyatanya ada saja yang tidak lakukan itu dengan baik,” kesal walikota.

Untuk itu, ia menginstruksi agar kedepannya mesti dilakukan bimbingan teknis kepada sekretaris dinas maupun bendahara.

“Kedepannya ini harus ada pelatihan atau bimbingan teknis kepada pimpinan OPD maupun sekretarisnya agar mengikuti pelatihan teknis terkait laporan pengelolaan keuangan, sehingga hal-hal seperti ini tidak boleh lagi terjadi, ” ucap walikota.

Walikota juga menghimbau, kepada seluruh ASN, baik itu CPNS maupun PPPK yang baru saja dilantik dan ditempatkan di OPD masing-masing agar dapat menjalankan tugas dengan baik.(S-29)