SIWALIMA.id > Berita
Pemprov Maluku Jejaki Kerja Sama dengan Australia
Daerah , Headline | Kamis, 12 Februari 2026 pukul 13:01 WIT

AMBON, Siwalima.id - Guna membangun daerah perbatasan, maka Peme­rintah Provinsi Maluku men­jejaki kerja sama dengan Pemerintah Australia.

Kepala Badan Pe­ng­e­lola Perbatasan, Afandy Hasanusi menjelaskan, Maluku memiliki lima daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain, diantaranya Kabupaten MBD, Aru, Maluku Tenggara, Kota Tual dan Kabupaten Tanimbar.

Lima kabupaten/kota tersebut berbatasan laut langsung dengan Timor Leste, Australia serta Papua Nugini yang memiliki potensi untuk dikembangkan melalui kerjasama.

“Kami sudah buat pertemuan dengan Australia untuk memaksi­malkan pos lintas batas negara di kabupaten yang perbatasan, ter­masuk memperkuat kerjasama Maluku dengan Northern Teritori guna mendorong kemudahan transportasi laut dan udara,” ucap Afandy kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Rabu (11/2).

Kerjasama dengan Australia ini kata Afandy, juga menargetkan manfaat ekonomi melalui ekspor dan impor hasil, baik dibidang perikanan, pertanian, kehutanan, parawisata dan produk UMKM.

Wilayah perbatasan Maluku masih menghadapi tantangan se­rius, seperti tingkat kemiskinan yang relatif tinggi serta masih adanya desa yang belum teraliri listrik, khususnya di Kabupaten Aru dan MBD.

“Daerah perbatasan memang membutuhkan dukungan pemba­ngunan infrastruktur kesehatan dan pendidikan, peningkatan kapasitas SDM serta penguatan ekonomi masyarakat perbatasan, sehingga harus dimanfaatkan peluang kerjasama dengan Australia,” jelas Afandy.

Kerjasama dengan Australia ini kata Afandy, diharapkan dapat mendukung fasilitas kesehatan, peningkatan kapasitas tenaga medis melalui studi ke Australia, pengembangan pendidikan dan pertukaran pelajar.

Terkait dengan peningkatan kompetensi SDM di wilayah perbatasan, pihaknya juga telah menggandeng Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Ambon, dimana kedua belah pihak berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi.

“Perjanjian kerjasama kita dengan Balai Pelatihan untuk identifikasi kebutuhan pelatihan prioritas serta pelaksana program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan daerah perbatasan sehingga diharapkan sumber daya manusia di wilayah perbatasan dapat maju,” tegas Afandy.(S-20)

BERITA TERKAIT