AMBON, Siwalima.id – Polri terus memperkuat perannya dalam menjaga keamanan nasional di ruang digital ditengah meningkatnya tantangan hoaks, disinformasi dan polarisasi opini publik di media sosial.
Upaya tersebut tercermin dalam arahan Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Rositah Umasugi dalam apel gabungan personel Polda Maluku di Lapangan Letkol Pol (Purn) Chr Tahapary, Ambon, Senin (9/2).
Kombes Rositah menginstruksikan, seluruh personel untuk aktif mendukung akun resmi Polri sebagai bagian dari cooling system nasional di ruang digital.
Kebijakan ini, merupakan bagian dari strategi komunikasi publik Polri dalam menjaga stabilitas sosial melalui penyebaran informasi yang akurat dan kredibel.
“Setiap anggota Polri adalah representasi institusi, baik di ruang publik fisik maupun di ruang digital. Karena itu, saya instruksikan seluruh personel Polda Maluku untuk aktif memberikan dukungan berupa like, share, dan comment pada setiap konten yang dipublikasikan melalui akun resmi Humas Polda Maluku dan Polda Maluku,” ujar Kombes Rositah.
Menurutnya, dukungan kolektif personel terhadap akun resmi Polri, bertujuan memperkuat manajemen media institusi sekaligus mengamplifikasi narasi positif Polri secara masif. Dengan demikian, pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dapat menjangkau masyarakat lebih luas.
Ia juga merincikan tiga tujuan utama kebijakan tersebut yakni, pertama, mempercepat dan memperluas penyampaian informasi terkait kamtibmas, pelayanan publik, dan kinerja Polri. Kedua, meningkatkan engagement akun resmi, agar tetap relevan dalam algoritma media sosial. Ketiga, membangun kontra-narasi terhadap hoaks dengan menghadirkan sumber informasi resmi sebagai rujukan utama publik.
“Media sosial merupakan sarana tercepat bagi Polri dalam melayani masyarakat melalui informasi. Jika seluruh personel solid mendukung konten institusi, kepercayaan publik terhadap Polri akan semakin kuat,” ucap Kombes Rositah.
Langkah Polda Maluku ini kata Kombes Rositah, mencerminkan pergeseran paradigma pengamanan nasional yang tidak lagi bertumpuh pada pendekatan fisik semata, tetapi juga pada pengelolaan ruang digital.
Apalagi, ditengah derasnya arus informasi, kehadiran Polri yang aktif, terkoordinasi dan berbasis akun resmi, dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas sosial.
Kebijakan tersebut, sekaligus menegaskan, bahwa keamanan nasional di era digital ditentukan oleh kecepatan, akurasi, dan kredibilitas komunikasi publik.
“Jika dijalankan secara konsisten dan profesional, strategi ini dinilai berpotensi memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri serta menjadikan media sosial sebagai sarana pelayanan publik yang efektif dan transparan.(S-25)
