AMBON, Siwalima.id – Pemprov Maluku memastikan, akan segera membangun ratusan rumah milik warga Desa Kariu  yang menjadi korban konflik di tahun 2022 lalu.

Pembangunan ratusan rumah atas perintah Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa. Perintah ini disampaikan sebagai bentuk respon atas persoalan perumahan milik masyarakat Kariu yang hingga saat ini belum tuntas ditangani oleh Kementerian PU.

Juru Bicara Pemprov Maluku, Kasrul Selang menjelaskan, dari total 257 rumah yang menjadi korban konflik, terdapat 50 rumah rusak berat yang telah ditangani oleh Kementerian PUPR di tahun 2024 dan telah diserahkan kepada keluarga korban.

Sedangkan sisa 207 rumah dengan kategori rusak ringan, sedang maupun berat, saat ini belum ditangani sehingga memperpanjang penderitaan masyarakat Kariu.

"Sisanya 207 rumah sudah diperintahkan pak gubernur untuk tahun depan diintervensi oleh Pemprov Maluku. Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat Kariu,” ucap Kasrul kepada wartawan di Kantor Gubernur, Kamis (20/11).

Gubernur kata Kasrul, memandang jika kerusakan rumah warga Kariu tersebut tidak cepat ditangani, maka  hanya akan memperpanjang penderitaan orang, khususnya masyarakat Kariu, maka tidak ada jalan lain harus secepatnya ditangani.

Lagi pula, jika menunggu tindak lanjut dari Kementerian Perumahan Rakyat tentu akan membutuhkan waktu panjang dan belum ada kepastian, apalagi setelah Kementerian PU dipecah menjadi dua, tentu akan sulit ditangani.

"Dulu itu kan Kementerian PUPR menjanjikan sisanya akan ditangani tapi sekarang kan sudah pecah jadi tidak ada kepastian, makanya dari sisi kemanusiaan, gubernur memerintahkan untuk diintervensi,” tandas Kasrul.

Kasrul memastikan, Dinas Perumahan akan turun ke lokasi untuk melakukan verifikasi guna menentukan kategori rumah, apakah masuk dalam rusak ringan, sedang satu berat.

"Verifikasi akan dilakukan jangan sampai disana ada yang sudah diperbaiki oleh keluarga karena sudah berapa tahun ini. Tapi yang pasti 2026 dibangun semuanya,” ucap Kasrul.(S-20)