AMBON, Siwalima.id - Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, diminta untuk melakukan perombakan terhadap direksi Bank Maluku-Malut, yang bergaya hedon dan tidak pro efisiensi.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Maluku-Malut yang disertai rapat kerja seluruh pimpinan cabang dan kepala divisi di Jakarta, 23-25 Februari, adalah bentuk pem­bo­rosan anggaran, yang diper­ton­tonkan direktur utama bank plat merah itu, saat daerah mengalami de­visit luar biasa.

Pengamat kebijakan publik, Na­tanel Elake kepada Siwalima Rabu (18/2), menyebut kebijakan direksi yang dinilai tidak subtansial dan urgen dengan pelaksanaan Raker selama dua hari di Jakarta.

Aakademisi pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Trinitas Ambon, menuding, kebijakan Syah­risal Imbar sebagai Dirut Bank Ma­luku-Malut, tidak tepat dan justru merugikan daerah disaat efisiensi anggaran dan tingginya inflasi.

“Ini pemborosan anggaran pelak­sanaan RUPS dan Raker, urgensi pelaksanaan Raker itu apa? Kalau sudah laksanakan RUPS tinggal direksi dan komisaris serta peme­gang saham putus dan kebijakan itu apa, kemudian diimplementasi ke cabang-cabang dan devisi bukan lagi dilaksanakan Raker,” kesalnya.

Elake bilang, sepengetahuannya, sejak Bank Maluku-Malut ada, baru pernah dilaksanakan Raker di Ja­karta, yang melibatkan begitu ba­nyak orang, dengan menghabiskan anggaran yang tidak sedikit.

“Sejak bank ini ada, baru pernah saya dengar mereka melaksanakan raker di Jakarta. Biasanya kegiatan se­perti itu, cukup dilaksanakan di Ambon saja, seperti yang sudah-sudah. Bayangkan anggaran ba­nyak capai miliar rupiah, untuk tiket pesawat pulang pergi, akomodasi hotel, belum lagi pakai hotel untuk kegiatan, anggaran demikian besar yang kalau itu dilaksanakan di daerah maka roda perekonomian itu jalan dan berputar dan justru bisa mem­bantu menekan terjadinya inflasi,” tambahnya.

Dia menegaskan, keputusan pe­laksanaan RUPS dan Raker selama dua hari di Jakarta itu, bukan hanya persoalan pemborosan anggaran internal, tetapi juga berdampak lang­sung terhadap hilangnya potensi perputaran ekonomi di daerah, karena pelaksanaan even berskala besar di Ambon akan menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi sektor riil, mulai dari perhotelan, transportasi, kuliner, hingga UMKM.

Di sisi yang lain, Elake berpen­dapat, jika Raker tetap dipaksanakan maka mengapa direksi tidak melak­sanakannya secara online. 

“Bank  ini BUMD, bukan organi­sasi partai politik, atau organisasi lainnya yang butuh dilaksanakan Raker, karena sistim kerjanya hirakis dari atas ke bawah, dimana kepu­tusan dan kebijakan dari RUPS itu tinggal impelementasi di tingkat cabang dan devisi. Ini buang-buang anggaran,” tegasnya.

Dirut tak Rasional

Selain itu, lanjutnya, jika Direktur Utama, Syahrisal Imbar mengatakan bahwa pelaksanaan RUPS dan Raker di Jakarta karena ada OJK, adalah alasan yang tidak rasional, karena ada OJK perwakilian Maluku.

“Kalau dirut sampaikan bahwa gelar di Jakarta karena ada OJK, lalu di Maluku kan ada juga OJK Perwakilan Maluku kan, kalau mau datang dari pusat, ya tinggal datang­kan 1 orang saja. malah lebih bagus lagi anggaran berputar di daerah. Ini alasan yang tidak rasional,” ujar­nya.

Karenanya Elake meminta Gu­bernur, Hendrik Lewerissa sebagai pemegang saham pengendali Bank Maluku-Malut untuk meninjau kembali kebijakan direksi yang tidak menguntungkan daerah ini.

“Kebijakan direksi ini perlu ditinjau oleh pak Gubernur, bila perlu dicopot saja karena kebijakannya terkadang tidak mendukung efisie­nsi anggaran. kalau RUPS tahun lalu digelar di Ternate, kenapa kali ini RUPS dan Raker digelar di Maluku,” tegasnya.

Pemborosan

Terpisah, praktisi hukum, Hendri Lusikooy mengatakan, pelaksanaan RUPS dan Raker Bank Maluku Malut selama dua hari di Jakarta dengan peserta yang begitu besar, merupa­kan pemborosan anggaran luar biasa. Padahal jika itu digelar di daerah, maka menghidupi pereko­nomian di daerah.

Kepada Siwalima di Pengadilan Negeri Ambon, Rabu (18/2), Lusi­kooy mengatakan, jika RUPS dan Raker diselenggarakan di Jakarta tentu akan menelan anggaran yang cukup besar. Apalagi akan mengha­dirkan seluruh pimpinan cabang se-Maluku dan Maluku Utara.

“Tentu anggaran yang akan diku­curkan untuk pelaksanaan dua kegia­tan itu tidak sedikit. Pasti bisa mencapai miliaran rupiah. Sehingga alangkah baiknya, dua agenda besar itu digelar di Ambon. Hal ini tentu akan meminimalisir pengeluaran anggaran.

“Kan di Ambon banyak hotel de­ngan fasilitas yang lengkap. Kenapa harus di Jakarta,” ujarnya lagi.

Dia berharap Gubernur Maluku sebagai pemegang saham pengedali dapat mempertimbangkan hal ini, bila perlu kebijakan direksi ditinjau lagi.

Harus ada kebijakan yang mesti diambil oleh Gubernur Maluku sela­ku pemegang saham pengendali untuk mempertimbangkan pelaksa­naan kegiatan yang tidak pro kepada kebijakan negara tentang efisiensi.

“Ini kan pemborosan anggaran namanya. Kan bisa saja publik menilai seperti itu apalagi Bank Maluku ini kan sudah beberapa kali tersandung masalah hukum. Jadi kami berharap Gubernur bisa meng­ambil kebijakan agar RUPS dan Raker bisa dilaksanakan di Ambon saja. Karena baik di Ambon maupun Jakarta, hasil RUPS maupun Raker akan sama. Yang menjadi pembeda ialah anggaran yang dikeluarkan,” tandasnya. 

RUPS dan Raker

Diberitakan sebelumnya, RUPS akan dilaksanakan di Hotel GIIA, Jakarta, dihadiri seluruh kepala dae­rah se-Maluku dan Maluku Utara yang berjumlah 24 orang. Keesokan harinya bank daerah itu melakuan Raker selama dua hari berikutnya

Berdasarkan estimasi, jumlah pe­serta yang hadir diperkirakan men­capai 50 hingga 70 orang, terdiri dari para pemegang saham, panitia, pimpinan dari 24 cabang, perwakilan divisi, serta tim dari divisi renstra dan umum. Dengan komposisi tersebut, pos anggaran terbesar hampir di­pastikan terserap pada tiket pesawat, akomodasi hotel, konsumsi, dan transportasi lokal yang diperkirakan lebih dari Rp2 miliar.

Hemat Anggaran

Pengamat perbankan, Julius Latumaerissa mengatakan, pelaksa­naan RUPS dan Raker di Jakarta, tidak mencerminkan upaya mana­jemen Bank Maluku-Malut mendo­rong penghematan anggaran.

“Kalau pilihannya di Jakarta, tidak tahu dasar pertimbangannya apa, jadi patut dipertanyakan kenapa manajemen Bank Maluku memiliki RUPS di Jakarta ditengah kebijakan efisiensi yang digaungkan oleh pemerintah,” ucap Latumaerissa sebagaimana dilansir Siwalima.id, Senin (16/2).

Menurutnya, jika dilihat dari aspek asas manfaat untuk perpu­ta­ran uang di daerah, maka seha­rusnya pelaksanaan RUPS tahunan di selenggarakan di daerah, baik di Maluku maupun Maluku Utara, artinya tidak harus di Jakarta.

Di sisi lain, jika RUPS tahunan dan raker dilakukan di Ambon, maka Bank Maluku-Malut akan menghe­mat anggaran yang sangat besar.

“Kalau RUPS itu dilakukan di Ambon, maka dapat menekan anggaran, sebab tidak ada biaya transportasi dan akomodasi, artinya mungkin saja kurang dari Rp 2 miliar dan ada penghematan di situ," tandas Latumaerissa.

Apalagi, kata Latumerissa, saat ini pemerintah pusat mendorong agar pemda termasuk BUMD seperti Bank Maluku-Malut harus efisiensi belanja, khususnya terhadap rapat-rapat.

Datangkan PAD

Sementara itu Dirut Bank Maluku-Malut Syahrisal Imbar memastikan, tidak ada upaya boros anggaran de­ngan dipilihnya Jarta sebagai tempat pelaksanaan RUPS dan Raker.

Kepada Siwalima, Syahrisal me­ngatakan, untuk menentukan tempat RUPS tahunan, manajemen tentu melakukan konsultasi dan koor­dinasi dengan pemegang saham, khususnya pemegang saham peng­endali dengan memberikan berbagai pertimbangan.

Dipilihnya Hotel GIIA, tentu juga bertujuan agar mendatangkan PAD bagi Maluku, karena hotel tersebut merupakan aset milik Pemprov Maluku.

“Pemilihan tempat RUPS tahunan di Jakarta, itu karena ada kantor cabang disana dan tempat itu bukan di hotel milik swasta atau daerah lain, tapi itu milik aset kita, sehingga dapat memberikan PAD bagi Pem­prov Maluku ketika menyewa ge­dung itu,” ucap Syahrisal.

Selain itu, dipilihnya Jakarta ujar dia, lantaran ada forum kepatuhan yang berdasarkan aturan akan melibatkan regulator khususnya pimpinan OJK.(S-05/S-29/S-20)